Menko PMK Ungkap Keinginan Jokowi Bangun PAUD seperti Soeharto Bangun Sekolah Inpres

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menggencarkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan satu di antara misi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pembangunan SDM menjadi kunci untuk Indonesia agar menjadi lebih maju.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Pendidikan Anak Usia Dini secara besar-besar seperti era mantan Presiden Soeharto membangun sekolah Inpres.

Baca Juga: Jokowi Kritik WAG TNI-Polri, Mardani Ali Sera: Tiap Orang Punya Hak Menyatakan Pendapat

Hal ini disampaikan Muhadjir dalam webinar nasional "Diseminasi RAN PAUD HI dan Kerangka Perawatan Pengasuhan Anak Usia Dini dalam Kontribusinya untuk Pencegahan Stunting" secara virtual, Rabu (2/3/2022).

"Era kepemimpinan Jokowi ini beliau mencoba perbaikan atau koreksi atas penanganan pendidikan yang dimulai dari sektor jenjang pendidikan dasar. Pada era Jokowi periode pertama mengintruksikan kepada Menteri Kesehatan waktu itu Nila Moeloek supaya memperhatikan 1.000 hari awal kehidupan dan program stunting, kemudian penanganan ini mulai digulirkan," ungkap Muhadjir secara virtual, Rabu (2/3/2022).

Sementara, lanjut Muhadjir, pada Pemerintahan Jokowi periode satu, ia yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk membangun PAUD secara besar-besaran.

"Bahkan, Jokowi meminta bagaimana supaya perkembangan PAUD ini seperti di era Soeharto waktu membangun SD Inpres. Atas perintah presiden itulah, kemudian dibangun besar-besaran di desa. Kemendikbud bersama Bapennas menyetujui adanya Bantuan Operasional PAUD. Sementara untuk pembangunan fisiknya, itu dimasukkan di dalam menu dana desa," jelasnya.

Muhadjir menyebut Presiden Soeharto saat menjabat telah membangun 150 ribu SD Inpres di tahun 1950-an hingga 1994. Hal ini dilakukannya dalam program masyarakat Indonesia melek huruf pada saat itu. Menurut data dari Kementerian Keuangan, kata Muhadjir, saat ini BOP PAUD sebesar Rp5 trilliun per tahunnya. Sementara, jumlah PAUD sekitar 182 ribu di seluruh Indonesia.

"Di awal kepemimpinan Jokowi total jumlah TK/ PAUD tidak sampai 30 ribu di Indonesia. Dari 30 TK/PAUD itu pun sebagian besar dimiliki oleh swasta dan organisasi kemasyarakatan. Sementara yang dikelola lembaga pemerintah mulai dari TNI/Polri jumlahnya kurang dari 2 ribu TK pada saat itu," kata Mantan Menteri Kemendikbud itu.

Seperti diketahui, dalam pidato pertama Jokowi setelah terpilih menjadi presiden kembali pada tahun 2019 yang dilansir Warta Ekonomi dari laman Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Rabu (2/3/2022), ia menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi besar untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Karena saat ini, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi; di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

Hal ini tentu menjadi tantangan besar sekaligus sebuah kesempatan besar. Namun, akan menjadi masalah besar jika pemerintah tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Jika pemerintah mampu membangun SDM yang unggul, hal tersebut akan menjadi sebuah kesempatan besar dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan ekosistem ekonomi yang kondusif.

Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang talenta global untuk bekerja sama dengan pemerintah, kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan, serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.