IRESS Bongkar Manipulasi dan Kejahatan Investasi Smelter Nikel China di Indonesia

Warta Ekonomi, Sumedang -

Investasi asing di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi masuk ke tanah air.

Iming-iming yang ditawarkan kepada para investor diantaranya adalah segala kemudahan dalam proses perizinan, fasilitas perpajakan dan tenaga kerja murah.

Baca Juga: The Power of Nikel, Laba Bersih Vale Indonesia Bertambah Dua Kali Lipat!

Segala fasilitas tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh korporasi asal China dengan dalih investasi, tetapi pada kenyataannya tak serupiahpun uang masuk ke tanah air.

Mereka (para korporasi asal China) memang membangun pabrik pengolahan (smelter) nikel di berbagai tempat, namun semua alat dan perlengkapan hingga tenaga kerjanya dibawa dari negara mereka. Lantas, Indonesia dapat apa?

Indonesia hanya mendapatkan sampah industri nikel. Mereka mengeruk sumberdaya alam kita dengan harga yang sangat murah, setelah “diolah” menjadi produk setengan jadi berupa Nickel Pig Iron (NPI) yang hanya memiliki kadar 4-9% kemudian diekspor ke negaranya, sehingga nilai tambah yang diharapkan diperoleh pemerintah Indonesia sangat rendah dibandingkan nilai tambah yang didapat negara China. Sementara sampah pabrik nikel tersebut menumpuk di negara kita, yang di masa depan tentunya akan menjadi masalah yang sangat besar bagi bangsa kita.

Investasi smelter nikel di tanah air telah menghancurkan alam kita. Mereka hanya menerima bijih nikel kadar tinggi sehingga sampah tambang yang berupa limonite (bijih nikel kadar rendah) yang jumlahnya 2/3 dari penambangan menjadi gundukan tanah yang sewaktu-waktu dapat memicu bencana dan kerusakan lingkungan.

Baca Juga: Transasia Minerals Berencana Kembangkan Fasilitas Pengolahan Nikel Senilai USD 2 Miliar

Permasalahan yang lebih krusial adalah penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan dalih tenaga kerja lokal tidak memiliki skill yang dibutuhkan, mereka mengimpor tenaga kerja dari China. Padahal, tenaga kerja yang mereka datangkan tidak sesuai dengan regulasi di Indonesia.