'Penundaan Pemilu Bagian dari Demokrasi, Percakapan di Grup WA kok Dilarang?'
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pernyataan tentang Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), di Jakarta, Selasa (4/1/2022). Presiden meminta pada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU yang sedang disiapkan DPR. | Kredit Foto: Antara/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Seperti diketahui, Jokowi mengatakan bahwa siapapun boleh mengusulkan soal penundaan Pemilu 2024 ataupun masa perpanjangan masa jabatan Presiden. Sebab, Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga siapapun boleh bebas berpendapat.
Meski begitu, Jokowi menegaskan bukan hanya taat dan tunduk, semua pihak harus patuh terhadap konstitusi yang ada.
Sebelumnya, Jokowi meminta supaya istri personel TNI dan Polri tidak mengundang ustaz penceramah radikal.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
