Luhut Klaim Rakyat +62 Dukung Penundaan Pemilu, Demokrat Respons Telak: Lagu Lama yang Sumbang!

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

Menanggapi hal itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mempertanyakan pernyataan Luhut tersebut.

"Argumentasi big data yang disampaikan LBP ini juga pernah dipresentasikan Cak Imin yang kemudian direspons kritik oleh praktisi media sosial dari Drone Emprit yang mempertanyakan kebenaran analisis big data tersebut, apalagi jika diperhadapkan dengan data di lapangan yang terekam oleh sejumlah survei nasional," kata Kamhar kepada wartawan, Sabtu (12/3/2022).

Baca Juga: Balas Klaim Luhut Soal Pemilih Demokrat-Gerindra-PDIP, Tokoh NU: Nih Orang Ambisi Banget...

"Jauh lebih banyak yang menolak wacana penundaan pemilu. Jadi, sebaiknya Pak LBP tak usah mengulang-ulang menyanyikan lagu lama yang sumbang," imbuhnya.

Kamhar mengimbau, agar sebaiknya Luhut menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Demokrat juga meminta Luhut untuk tidak menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi.

"Ada baiknya belajar dari Pak SBY yang bisa secara tegas menolak wacana perpanjangan periodesasi jabatan presiden dikala survei kepuasan publik mencapai 74 persen di periode kedua pemerintahannya," ujarnya.

Menurutnya, jika Presiden Jokowi ingin sukses mengakhiri kepemimpinannya di akhir periode keduanya ini, Jokowi mesti mampu membebaskan diri dari pengaruh orang-orang sekitarnya yang berpikiran untuk mengangkangi konstitusi.

Termasuk pikiran-pikiran nakal dari pihak-pihak yang mendorong amandemen konstitusi agar penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden atau periodesasi presiden memiliki landasan konstitusional.

"Ini yang berbahaya, karena sejatinya yang dilayani adalah syahwat kekuasaan bukan aspirasi rakyat," ucapnya.

Dia menambahkan, jika melihat gambar besar bergulirnya wacana ini sejak tahun lalu hingga kini, pihak yang merepresentasikannya adalah figur-figur yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan termasuk anggota kabinet.

"Menjadi wajar jika kemudian publik berpikiran bahwa argumentasi yang dipresentasikan Cak Imin terkait big data sebagai justifikasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sebenarnya adalah titipin Opung," ungkapnya.