Pemkot Jaksel Klaim Penanganan Ikan Sapu-Sapu Kini Sesuai MUI Usai Polemik

Pemerintah Kota Jakarta Selatan menegaskan penanganan ikan sapu-sapu kini telah mengikuti rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Klaim ini muncul setelah sebelumnya metode penguburan massal menuai kritik terkait dugaan pelanggaran kesejahteraan hewan.

Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar memastikan prosedur yang dijalankan telah diperbaiki sesuai arahan. Ia menekankan bahwa seluruh ikan kini dipastikan mati sebelum dilakukan proses penguburan.

“Agar tidak menimbulkan kekeliruan ke depannya, kami melaksanakan proses ini sesuai saran MUI,” ujarnya dikutip dari ANTARA.

Menurutnya, pelaksanaan terbaru berjalan lebih tertib dan sesuai standar yang ditetapkan.

Langkah ini sekaligus menjadi respons atas polemik yang sebelumnya menyoroti aspek etika dalam kebijakan lingkungan. Pemerintah berupaya menunjukkan bahwa pengendalian spesies invasif tetap bisa dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan.

Di lapangan, operasi penangkapan kembali digelar di kawasan Setu Babakan, Jagakarsa. Petugas menargetkan pengangkatan sekitar lima ton ikan sapu-sapu dalam kegiatan terbaru tersebut.

Sebelumnya, dalam operasi serupa, jumlah tangkapan bahkan mencapai 5,3 ton dalam satu hari. Angka ini menunjukkan tingginya populasi ikan sapu-sapu yang perlu segera dikendalikan.

Menurut Anwar, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam menjaga kualitas lingkungan. Keberadaan ikan sapu-sapu dinilai telah mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

“Populasi ikan lokal menurun karena telur-telurnya dimangsa oleh ikan sapu-sapu,” jelasnya.

Kondisi ini menjadi alasan utama pemerintah mempercepat program pengendalian.

Untuk itu, operasi penangkapan akan dilakukan secara rutin dan lebih terstruktur. Pemerintah menargetkan kegiatan ini berlangsung dua kali dalam sepekan dengan fokus di wilayah hulu.

Pendekatan ini diharapkan mampu menekan populasi ikan sapu-sapu hingga ke wilayah hilir. Dengan demikian, kualitas air dan lingkungan di Jakarta dapat kembali membaik secara bertahap.

Di tengah polemik yang sempat mencuat, sebagian masyarakat justru mendukung langkah pemerintah. Warga menilai pengendalian ikan invasif lebih penting untuk menjaga kelangsungan ikan lokal.

Baca Juga: Tolak Branding Parpol di Sarana Transportasi, Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim Kritik Wacana Naming Right Halte untuk Partai Politik

“Kami mendukung kegiatan ini karena lebih baik menyelamatkan ikan lokal,” ujar salah satu warga.

Dukungan ini menjadi sinyal bahwa kebijakan tetap memiliki legitimasi sosial di tengah kritik.

Secara keseluruhan, kebijakan ini kini memasuki fase penyesuaian setelah mendapat sorotan publik. Pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara efektivitas program lingkungan dan standar etika dalam pelaksanaannya.