Pembangunan Infrastruktur IKN Dilakukan Besar-besaran, Fraksi PKS Ingatkan Soal Proyek Gagal

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan memasuki babak baru. Ibu kota yang baru bernama Nusantara ini dalam tahap pembangunan.

Setelah resmi menunjuk kepala otoria IKN, kini pemerintah beransgsur-angsur melakukan agenda dalam rangkaian untuk menyukseskan pembangunan mega proyek tersebut.

Jelas pembangunan mega proyek IKN ini akan memakan biaya yang tidak sedikit. Jika merujuk pada apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal jangka waktu pembangunan, maka gambaran biaya yang super besar sudah terlintas di pikiran.

Mengenai hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayatullah mengungkapkan bahwa pembangunan yang menelan biaya besar-besaran di IKN adalah tantangan yang tidak sederhana dan harus bisa pemerintah jalankan dengan maksimal.

Baca Juga: Oknum Pendeta Minta 300 Ayat Al Qur’an Dihapus, Orang PKS Tegas: Jelas Tidak Mencerminkan…

Bukannya tanpa alasan, Hidayatullah menyinggung soal mega proyeklain dengan jumlah yang fantastis tetapi hasilnya nihil.

“Berdasar catatan kami, dalam periode pemerintahan Joko Widodo, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya”, ungkap Hidayatullah dalam keterangan pers kepada wartawan, dikutip dari laman resmi Fraksi PKS, Rabu (16/3/22).

Dalam hal ini, Hidayatullah memberi contoh soal mega proyek tol laut.

“Realisasi anggaran untuk kebijakan tol laut bersubsidi mencapai Rp 1,61 Triliun untuk periode tahun 2016-2020. Puncaknya ada pada Tahun 2020 yang mencapai Rp 364,14 Miliar. Total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp50 triliun. Namun, sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan”, ungkapnya.

Tidak maksimalnya proyek tol laut ini menurut Hidayatullah adalah contoh dan bisa bukannya tidak mungkin terjadi di proyek pembangunan IKN.

Dirinya pun meragukan apabila negara dalam hal ini pemerintah melakukan pembangunan mega proytek IKN tanpa membebani anggaran negara.

Baca Juga: Jokowi Bikin Ritual di IKN, Rocky Gerung Singgung Mobil Esemka: Itu 300 Tahun yang Lalu, Lupain Aja!

“Kasus kegagalan tol laut tentu menimbulkan keraguan bagi kita, apakah Pemerintah Indonesia mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah ibukota baru dalam waktu 2 tahun, tanpa membebani anggaran negara. Padahal, kemampuan finansial Indonesia saat ini masih perlu diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19”, tutupnya.