BPS Jabar: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data Akurat!

Akurasi data dinilai sangat menentukan untuk pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Dyah Anugrah Kuswardani usai kegiatan launching publikasi Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022 yang  dihadiri oleh perwakilan dinas/instansi/OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat di Hote Holiday Inn, Kota Bandung, Kamis (17/3/2022).

Baca Juga: BPS: Ekspor Pertanian Januari Februari 2022 Tumbuh 11,45 Persen

Dyah mengungkapkan Publikasi ini tidak hanya menampilkan data statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS saja, namun juga menyajikan data statistik sektoral yang dihasilkan oleh instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah.

Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022 disusun melalui kolaborasi  antar instansi pemerintah dengan semangat mewujudkan Satu Data Indonesia.

Pengguna data, baik pemerintah daerah maupun masyarakat umum, dapat mengakses dan mengunduh publikasi Jawa Barat Dalam Angka melalui laman web BPS di https://jabar.bps.go.id.

"Jadi itu adalah potret Jawa barat yang divisualisasikan dari data. Dengan kata lain gambaran potret Jawa barat yang dibidik dari data bidang ekonomi, politik, sosial semuanya ada di sana,"ungkapnya.

Dyah menyebutkan BPS Jabar juga menyampaikan tentang aplikasi Mudaberdasi (Monitoring Satu Data Berkualitas dan Terintegrasi) sebagai bentuk komitmen pelayanan BPS untuk memberikan pelayanan statistik di masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Kemenkop-UKM Teken Kerja Sama dengan BPS, Perkuat Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM

"Aplikasi berbasis web ini untuk memudahkan konsumen data dan mengurangi interaksi tatap muka yang menyediakan fitur layanan konsultasi statistik, layanan pembinaan statistik, serta permintaan data,"ungkapnya.

Adapun, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan saat ini Pemprov Jabar menarapkam dua pola pengambilan data yaitu numerik dan spasial. Sehingga bisa memilih data yang bisa dipublikasi ke publik.

"Kita akan share mana saja yang memang bisa di share ke publik dan sebakiknya,"ujarnya

Baca Juga: Januari–April 2022, BPS Sebut Produksi Padi Akan Meningkat 7,7 Persen

Setiawan mengakui jika saat ini terjadi perbedaan data dari setiap dinas atau instansi. Untuk itu, proses digitalisasi menjadi bagian yang penting.

Dengan adanya data numerik dan spasial maka akan diketahui daerah mana saja yang sangat membutuhkan peningkatan untuk program yang digulirkan. Untuk itu,  digitalisasi menjadi sangat penting karena semua akan berdasarkan data yang real-time.

"Pemprov Jabar selalu mempublikasikan jika ada data yang bagus maka akan selaras dengan pengambilan kebijakan,"ujarnya.

Setiawan juga mengimbau agar seluruh dinas/instansi/lembaga terkait senantiasa memperkuat penyediaan data dan informasi sektoral berkualitas yang akan disajikan pada Provinsi Jawa Barat Dalam Angka di tahun-tahun mendatang.

"Teman-teman di bawah ini harus betul-betul diberikan ruang sehingga mereka mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi di bawah. Nah, ini yang harus selalu dibangun,"pungkasnya.