Bu Susi Usul Kemendag Dibubarkan, Jadi Ingat Gus Dur Bubarkan Kemensos dan Deppen

Salam Sedulur... Minyak goreng yang langka dan menjadi buronan ibu-ibu dalam sebulan terakhir tiba-tiba muncul di pasaran. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang meminta maaf tidak bisa mengontrol harga minyak goreng hingga melambung tinggi karena permainan mafia, dikritik mantan menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti. Susi bahkan mengusulkan agar Kemendag dibubarkan.

Kemunculan minyak goreng ini setelah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengumumkan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dari Rp 14 ribu menjadi 24 ribu per liter demi mencegah hilangnya barang di pasaran. Setelah pengumumuman, ajaibnya minyak goreng mendadak banyak di pasaran.

"Pendapat saya bubarkan saja Departemen Perdagangan," kata Susi melalui akun Twitter @susipudjiastuti dikutip Jakarta, Jumat (18/3/2022).

Baca Juga: Tinjau Pabrik Minyak Goreng di Bali, Kapolri Pastikan Stok dan Harga Sesuai HET Dipasaran

Susi mengusulkan pembubaran Kemendag setelah menjawab seorang warganet @ajinovianto yang mengusulkan agar Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi diganti. Warganet tersebut mengomentari berita tentang Lutfi yang meminta maaf tidak bisa mengontrol harga minyak goreng hingga melambung tinggi.

Bicara pembubaran departemen atau sekarang kementerian, di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sudah lebih dulu dilakukan. Gus Dur yang menjabat sebagai presiden di era transisi membubarkan dua departemen sekaligus, Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.

Gus Dur mengungkapkan alasannya membubarkan Departemen Sosial yang kini berubah menjadi Kementerian Sosial dan Departemen Penerangan yang saat itu dikenal dengan menterinya Harmoko. Gus Dur menyebut pembubaran Kemensos karena lembaga tersebut dinilai menjadi biang korupsi.

Dalam wawancara dengan Andi F Noya di acara "Kick Andy" Gus Dur menyebutkan, Kemensos yang semestinya mengayomi rakyat ternyata biang korupsinya.

"Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya?" tanya Andy Noya.

"Oh memang, tapi karena tikus sudah menguasai lumbung," jawab Gus Dur.

Pergantian kepemimpinan dari Orba ke era Reformasi saat itu memb awa pengaruh terhadap kabinet pimpinan Presiden Gus Dur. Pada 1999 Gus Dur menghapus Depsos dan Departemen Penerangan dari jajaran lembaga kementerian di Indonesia.

Gus Dur menilai jika Depsos dan Deppen ada masyarakat dan pemerintah tidak dapat sejalan. Pemerintah menjadi berkuasa dan masyarakat tidak mandiri karena dilayani terus-menerus.

"Masyarakat harus mengambil oper tugas-tugas tersebut, kemudian pemerintah akan mengevaluasi kerja masyarakat. Saya sendiri percaya pada mekanisme masyarakat, percaya pada pers nasional," kata Gus Dur dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, 18 November 1999.

Faktor efisiensi pun dijadikan alasan Gus Dur membubarkan dua departemen tersebut. Sebab menurut Gus Dur fungsi kedua departemen itu bisa dijalankan sendiri oleh rakyat.

"Apakah negara berfungsi di bidang penerangan atau sosial secara total? Bila sebagian saja (fungsi) di bidang penerangan atau sosial, kita bisa pahami mengapa tidak perlu Deppen atau Depsos," katanya seraya membandingkan dengan Departemen Keuangan yang mutlak diperlukan. Gus Dur lalu membentik Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) untuk menggantikan peran Depsos.

Namun setelah Gus Dur lengser karena pemakzulan, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang naik menjadi presiden menggantikan Gus Dur, menghidupkan kembali Depsos. Di era pemerintahan Kabinet Gotong Royong, Kemensos difungsikan kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Bachtiar Chamsyah ditunjuk Presiden Megawati menjadi Menteri Sosial yang akhirnya menjadi Mensos dengan jabatan terlama dari 10 Agustus 2001 hingga 20 Oktober 2009.

Jadi apakah usulan Bu Susi membubarkan Kementerian Perdagangan akan terwujud?