Tenaga Kerja Terampil, Kunci Penggerak Industri Potensial dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia memerlukan terobosan dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja di Indonesia. Dalam hal ini, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 hingga Maret 2021 meningkat dari 5,2% menjadi sekitar 7%.

Menurut Wapres, persoalan keternagakerjaan masih menjadi isu sentral yang memerlukan langkah inovasi dalam penangananya. Hal ini penting guna mengurangi angka pengangguran dan menjadi pembangkit ekonomi, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19 maupun faktor global lainnya.

Baca Juga: Asyik! Pemerintah Perluas Kesempatan Kerja Tenaga Profesional RI di Korea

"Tenaga kerja terampil dengan produktivitas tinggi adalah salah satu kunci penggerak sektor industri potensial untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," tutur Wakil Presiden (Wapres) saat meninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lembang, Bandung Barat, Rabu (23/03/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan tenaga kerja terampil bersinggungan erat dengan dunia pendidikan dan pelatihan, di mana Balai Latihan Kerja (BLK) atau BPVP memegang peran penting di dalam pelaksanaannya.

"Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM yang berpandangan maju dan produktif sehingga akan dapat meningkatkan taraf hidupnya, sedangkan pelatihan vokasi merupakan bentuk pendidikan yang implementatif dan tidak kalah penting bagi dunia kerja," imbuh Wapres.

Dalam hal ini, melalui program vokasi yang diselenggarakan BLK, diharapkan akan mencetak tenaga kerja dengan keterampilan praktis dan siap kerja di berbagai industri. Keberhasilan pelatihan vokasi di BLK akan turut memberikan efek yang positif terhadap penurunan angka pengangguran maupun kemajuan berbagai industri.

Wapres juga menekankan bahwa diperlukan langkah konkret untuk menjembatani para pencari kerja dengan permintaan pasar kerja. Sebab, Wapres menilai, di lapangan masih ditemukan permasalahan seperti tidak sesuainya daya serap industri dengan jumlah lulusan SMK, kurikulum yang mismatch dengan kebutuhan industri, belum tersedianya peta industri di daerah, serta ketidaksesuaian penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan di laboratorium dan bengkel pelatihan dengan kebutuhan industri.

"Solusi linked and match untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan agar terus diprioritaskan. Perlu langkah konkret untuk menjembatani para pencari kerja dengan permintaan pasar kerja dalam sebuah proses bisnis yang terpadu, serta membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, tadi dijelaskan oleh ibu menteri, yaitu integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja secara efektif dan efisien," tegas Wapres.

Wapres berharap dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan BLK akan dapat berkontribusi dalam penanganan permasalahan di dunia ketenagakerjaan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

"Saya optimis dan menaruh harapan bersama BLK-BLK di seluruh Indonesia akan makin maju, mampu merespons kebutuhan dunia kerja, serta menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan para lulusannya. Dengan demikian, SDM dan tenaga kerja Indonesia akan makin berkualitas, serta meningkat produktivitas dan juga kesejahteraannya," pungkas Wapres.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan di bidang ketenagakerjaan, diperlukan cara pandang yang holistik bahkan radikal untuk memotret keseluruhan akar masalah agar dapat diurai, dianalisis, dan dibenahi secara fundamental.

Untuk itu, lanjut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengambil 9 lompatan terobosan sebagai upaya mengurai kompleksitas ini.

"Sembilan lompatan tersebut yang pertama adalah transformasi balai latihan kerja, linked and match ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, reformasi pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, dan yang kesembilan adalah reformasi birokrasi," jelas Ida.