Duh, Demo Tuntut Penjarakan Menag Yaqut Ricuh! Poster Bergambar Jokowi Diinjak-Injak

Warta Ekonomi, Jakarta -

Setelah terlibat adu dorong dengan aparat kepolisian, peserta aksi unjuk rasa yang diduga massa Persaudaran Alumni (PA) 212 menginjak-injak poster bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Massa PA 212 menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Silang Merdeka Barat Daya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (25/3/2022), menuntut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dipecat dan dipenjarakan.

Baca Juga: Nahloh, PA 212 Ancam Demo Berjilid-Jilid Jika...

Pantauan Suara.com, setelah terlibat adu dorong dengan kepolisian karena dihalau menunju Istana Negara, massa PA 212 mundur. Sebelum meninggalkan lokasi, sejumlah peserta yang diduga massa PA 212 menginjak poster bergambar Presiden Jokowi.  

Poster tersebut bertuliskan: Gagal Urus Negara, Jokowi Mundur,' yang sebelumnya dibawa peserta aksi dalam demo bertajuk Aksi Bela Islam 2503. 

Sebelumnya, aksi adu dorong terjadi pada pukul 16.11 WIB, saat massa berusaha berjalan menuju Istana Negara. Melihat hal tersebut aparat kepolisian langsung menghalau dengan membuat pagar betis.

Akibatnya, adu dorong antara massa dengan aparat kepolisian tidak terhindarkan. Massa juga terlibat adu mulut dengan aparat.

Para pendemo berusaha mendekati Istana Negara karena saat berunjuk rasa tidak ada perwakilan Presiden Joko Widodo yang menemui mereka untuk menerima tuntutannya. 

Adu dorong pun berhenti saat perwakilan massa PA 212 meminta peserta aksi untuk mundur.

Setelah terlibat adu dorong massa kemudian meninggalkan kawasan Patung Kuda. 

Baca Juga: Tegas! Jokowi Terang-Terangan Akan Reshuffle Menteri yang...

Sejak pukul 13.30 WIB massa PA 212 mulai berdatangan, mereka berkumpul di depan pintu masuk menuju Tugu Monas.  Saat tiba di lokasi unjuk rasa, para pendemo kompak melantunkan salawat. 

Jumlah mereka ada sekitar 100 orang lebih. Adapun tuntutan dari para pendemo yakni  tangkap dan penjarakan penista agama, stop kriminalisasi dan terorisasi umat Islam, serta stop diskriminasi hukum.