Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kemen-PPPA Tegaskan Kasus Pemerkosaan Dua Anak oleh Ayahnya di Likupang Dapat Dihukum Kebiri

Kemen-PPPA Tegaskan Kasus Pemerkosaan Dua Anak oleh Ayahnya di Likupang Dapat Dihukum Kebiri Kredit Foto: Kemen PPPA
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga sangat geram dengan terjadinya kasus pemerkosaan dua anak oleh ayahnya di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Menteri meminta agar aparat penegak hukum dapat menjatuhkan tuntutan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2016.

Kedua korban tersebut ialah kakak beradik, berusia 14 dan 20 tahun yang merupakan anak dari pelaku YK (43 tahun). Pelaku yang seharusnya menjadi sosok yang melindungi dan mengayomi korban, dengan kejinya melakukan kekerasan seksual kepada kedua anaknya selama beberapa tahun.

Baca Juga: Tega! Ayah di Solo Perkosa Anaknya yang Berusia 13 Tahun, KemenPPPA Langsung Murka!

"Kemen-PPPA mendorong agar hukum ditegakkan dengan memberi hukuman maksimal, jangan ada disparitas pemidanaan atau perbedaan hukuman bagi pelaku, dan berlaku sama di berbagai daerah seluruh provinsi di Indonesia agar ada efek jera," tegas Menteri Bintang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/3/2022).

Menteri Bintang menyatakan, kasus keji tersebut terungkap lantaran korban berusia 14 tahun berani melaporkan perbuatan ayahnya ke pamannya, lalu dibawa ke kepala desa sehingga kasus itu kemudian dilaporkan ke Polsek Likupang.

Dalam hal ini, Kemen-PPPA memberikan apresiasi atas keberanian korban anak melaporkan pelaku pemerkosaan kepada pamannya dan kepada desa sehingga segera ditangani Polsek Likupang pada 19 Maret 2022 lalu. Untuk itu, Menteri Bintang meminta komitmen aparat penegak hukum untuk memberikan keadilan pada korban sesuai peraturan yang berlaku dan menerapkan hukuman maksimal bagi pelaku.

"Masyarakat memiliki andil dalam memberikan perlindungan anak dengan cara apabila masyarakat melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan, segera kontak ke Nomor 129 SAPA atau pesan whatsapp 08-111-129-129," kata Menteri PPPA.

Sementara itu, Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen-PPPA, Robert Parlindungan Sitinjak, mengatakan bahwa kasus ini telah dilimpahkan ke Polres Minahasa Utara dan pelaku YK sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Robert mengatakan bila pelaku terbukti melakukan kekerasan atau ancaman memaksa kedua anaknya melakukan persetubuhan dengannya, dan pelaku adalah orang tuanya, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban, yang korbannya lebih dari satu anak, maka pelaku diduga dapat dijerat dengan pasal berlapis, Pasal 76D UU 35/2014 jo Pasal 81 ayat 1, 3, 5, 6, 7 UU 17/2016 tentang Penetapan PERPU 1/2016 tentang Perubahan ke-2 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dengan ancaman hukuman pidana mati, seumur hidup atau penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

"Pelaku juga dapat diberikan pidana tambahan berupa Pengumuman Identitas Pelaku (Pasal 81 ayat 6); kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada Pelaku (Pasal 81 ayat 7)," kata Robert.

Dari informasi terbaru, SPDP sudah dikirim ke Kejaksaan. Penyidikan masih berjalan guna melengkapi berkas perkaranya untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Sejak tahun 2010, pelaku memperkosa anaknya, tetapi saat itu korban masih ketakutan karena diancam oleh pelaku pasti akan dibunuh jika menceritakan hal ini kepada orang lain. Istrinya yang mengetahui perbuatan pelaku juga sangat ketakutan karena diancam pelaku akan dibunuh jika melapor.

Robert menegaskan Kemen-PPPA akan terus mengawal kasus ini baik dalam proses hukum dan pendampingan korban. Dinas P3A Kabupaten Minahasa Utara (Minut) akan melakukan penjangkauan dan pendampingan psikologi kepada kedua korban Anak.

"Tim SAPA Kemen-PPPA masih terus koordinasi dengan Dinas P3A Kabupaten Minahasa Utara terkait pendampingan psikologis korban, dan dengan terus koordinasi dengan Polres Minahasa Utara terkait mengawal proses hukum," tegasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: