Menkeu: Surat Berharga Negara Harus Dijaga, demi Menghindari Risiko Tekanan Global

Warta Ekonomi, Jakarta -

Realisasi Pembiayaan melalui penerbitan utang sampai dengan bulan Februari turun 66,1 persen dibanding dengan periode yang sama di tahun 2021. Jika realisasi pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN Netto) pada Februari 2021 sebesar 271,4 triliun rupiah, maka realisasi pada Februari 2022 hanya akan di angka 67,7 triliun rupiah.

"Ini lebih dari 200 triliun rupiah, dropnya penurunan dari penerbitan SBN kita atau turun 66%," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers APBN KITA Edisi Maret 2022, Senin (28/03/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani: Pembiayaan Infrastruktur Jadi Prioritas

Menkeu menilai, penurunan ini sangat bagus di tengah risiko global yang bergeser kepada sektor keuangan dengan adanya Fed fund rate yang meningkat, inflasi tinggi, dan suku bunga akan naik yang akan mempengaruhi yield.

"Tentu SBN harus kita jaga. Dan dengan penerbitan yang menurun, kita bisa menghindari sebagian dari risiko. Karena tekanan global ini tentu akan juga berkonsekuensi kepada APBN kita," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga volatilitas kondisi pasar. Sri Mulyani mengatakan, melalui SKB I, BI masih akan menjadi standby buyer dan sudah merealisasikan Surat Utang Negara sebesar 6,06 triliun rupiah dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar 2,07 triliun rupiah. Sedangkan untuk SKB III akan dilakukan pada semester kedua.

Baca Juga: Sri Mulyani Dorong Swasta Bantu Proyek Pembangunan Indonesia

Pembiayaan dijalankan dengan tetap memperhatikan kondisi pasar dan likuiditas agar pelaksanaan APBN 2022 tetap berjalan optimal sebagai pondasi yang kuat menuju konsolidasi fiskal tahun 2023. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat, melanjutkan pemulihan ekonomi, dan mengembalikan kesehatan APBN.

"Ini adalah cara kita untuk tadi melindungi APBN. Karena APBN harus tetap dijaga kesehatannya, agar APBN bisa melindungi masyarakat dan melindungi ekonomi," ujar Menkeu, Sri Mulyani.