Sudah Minta 'Pembantunya' Nggak Ngomongin Penundaan Pemilu, Jokowi Masih Kena 'Jebret': Agak Lucu...

Partai nonkoalisi pemerintah mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengkritisi pernyataan orang nomor satu Indonesia tersebut kepada para menterinya terkait penundaan pemilu.

Partai Demokrat sebagai partai di luar koalisi partai pemerintah, menyusul PKS yang mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi kepada para menteri di kabinet.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, semestinya sedari awal Presiden Jokowi tegas melarang para menteri mengurusi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Bukan justru membiarkannya hingga saat ini dua wacana itu menjadi bola liar. Mengingat belakangan wacana tersebut hanya menimbulkan kegaduhan di publik.

"Ya saya pikir ya kita hargai ya kalau memang itu sudah benar-benar statemen-nya sudah jelas menyatakan gitu. Iya itu seharusnya sejak awal sudah harus dilakukan. Tapi ya lagi-lagi terima kasih kalau itu betul- di secara resmi dinyatakan," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Jokowi Tegas ke "Pembantunya" Soal Penundaan Pemilu, JoMan: Dia Harus Dijaga dari Pemikiran Jahat!

Namun begitu, berbeda dengan PKS, Demokrat menilai apa yang menjadi permintaan Jokowi kepada menteri itu sudah menegaskan sikap Jokowi.

Sehingga, menurut Syarief tidak perlu lagi ada pernyataan penegasan lain, cukup dipatuhi apa yang menjadi perintah presiden.

"Saya pikir sudah cukup. Pak Jokowi sudah bilang kepada semua menterinya kan? Yaudah cukup itu. Sekarang persoalannya menterinya ikut nggak," kaya Syarief.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera tetap mengkritisi Presiden Jokowi seirirng orang nomor satu di Indonesia itu meminta jajaran menteri tidak lagi bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Mardani seharusnya penegasan itu datang dari Jokowi sendiri selaku presiden. Sebab kata Mardani penegasan yang ditunggu adalah penegasan soal sikap Jokowi itu sendiri.

"Agak lucu Pak Jokowi meminta menterinya tidak bicara mengenai penundaan. Karena yang ditunggu pernyataan jelas Pak Jokowi bahwa Pemilu dilaksanakan 14 April 2024," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (6/4/2022)

Karena itu Mardani mendesak Jokowi untuk menegaskan kembali mengatasnamakan dirinya menyoal dua wacana yang berhembus di publik tersebut.