Mantap! Percepat Penyerapan Produk Dalam Negeri, KemenKopUKM Gelar Business Matching Tahap 2

“Produk dalam negeri kita sangat berkualitas, jangan lagi ada produk impor dalam belanja pemerintah untuk produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri. Saya sudah bicara dengan teman-teman importir untuk kita tunda impornya dan kita tingkatkan kolaborasi dengan produk UMKM. Kita harap ini dapat memacu pemerintah daerah melakukan kegiatan Business Matching juga," tukasnya.

Dengan valuasi nilai belanja pemerintah dan BUMN yang sangat besar itu apabila separuhnya bisa dipenuhi oleh produk UMKM dan Koperasi, maka akan berdampak sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi. Dipastikan akan ada lapangan kerja baru bermunculan dan menjadikan daya saing produk UMKM semakin berkelas.

Baca Juga: BPDPKS Kenalkan Proses Produksi Produk Hilir dan Digitalisasi Sawit kepada Petani dan UMKM

"Kemarin kan ada estimasi ada tambahan 2 juta tambahan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi akan naik bisa 1,5 persen. Nah ini bagi pelaku UMKM harus dimanfaatkan betul untuk menjadi penyedia produk barang dan jasa pemerintah. Saya yakin dengan kebijakan afirmatif ini UMKM akan punya kesempatan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas produknya," pungkas Teten.

Di tempat yang sama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi penyelenggaraan Business Matching tahap kedua ini. Menurutnya ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasalnya dari penyelenggaraan Business Matching pertama di Bali sukses menggait transaksi dan kontrak kerja sama dengan UMKM senilai Rp539 triliun.

"Saya apresiasi kepada Menteri Koperasi dan UKM yang selenggarakan acara kedua ini. Saya harap teman- teman UMKM bisa memanfaatkan ini untuk menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Ayo kita kerja sama sebab ini akan menumbuhkan ekonomi kita," ucap Luhut.

Dia menyadari bahwa sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang kini melalui e-Katalog LKPP masih membutuhkan berbagai perbaikan. Namun dengan komitmen yang kuat dan sinergi yang erat antar pemangku kepentingan, berbagai kelemahan itu bisa diperbaiki kedepannya. Dia memastikan dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang baru ini dapat meminimalisir tindak pidana korupsi oleh oknum pemerintah.