Soal Isu BPA, Pendiri AJI: Wartawan Harus Cermati dalam Pilih dan Pilah Narasumber

Satrio Arismunandar, salah satu pendiri organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan pengajar Ilmu Komunikasi, menyatakan keprihatinan dan kritiknya terhadap fenomena hilangnya sikap kritis wartawan dalam memilih, memilah, dan mengonfirmasi informasi sebelum diangkat menjadi berita dan disebar ke publik.

Dalam membuat sebuah berita, seorang wartawan harus dengan cermat dalam memilih narasumber yang sesuai dengan materi beritanya. Hal itu bertujuan agar berita-berita yang disampaikan ke masyarakat itu benar-benar berita yang tidak abal-abal alias hoaks. Hal itu disampaikan salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Satrio Arismunandar melihat fenomena pemberitaan yang terjadi di media-media online terkait polemik BPA dalam produk AMDK Galon yang berbau isu persaingan usaha antara produsen air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia.

Baca Juga: Pengamat Media Kritisi Survei Galon YLKI

"Dalam prinsip-prinsip jurnalistik, wartawan itu harus melihat dengan cermat apakah narasumber yang diwawancarai atau dikutip itu memang memiliki kapabililtas atau otoritas atau basis keilmuan tertentu ketika dia diminta untuk menyatakan pendapat tentang hal-hal tertentu yang ditanyakan," ujarnya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Dalam isu BPA yang memerlukan referensi ilmiah karena menyangkut substansi kimia, menurut Satrio, yang layak untuk dimintai penjelasan itu seharusnya para pakar, dokter, dan para akademisi yang keilmuannya sangat terkait dengan masalah ini sehingga beritanya bisa dipertanggungjawabkan.

"Menjadi sangat berbahaya kalau orang yang hanya mengklaim sebagai aktivis LSM dan segala macam kelompok yang tidak memiliki basis keilmuan terkait BPA itu, bicara mengenai hal yang sebenarnya di luar kapabilitas mereka atau di luar kemampuannya," tukas mantan jurnalis senior Harian Kompas ini.

Jadi, menurutnya, terkait isu BPA ini, medianya yang salah karena mau mengutip narasumber yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan atau materi beritanya. Dia mencontohkan saat mau menulis tentang kondisi perekonomian Indonesia di masa pandemi, wartawan itu bisa saja menanyakan hal ini kepada seorang pemilik warung.

"Namun, pasti pemilik warung itu akan bicara seputar bisnis warungnya saja, seputar pembelinya yang turun dan sebagainya. Itu kan tidak bisa dijadikan narasumber untuk materi tulisannya. Yang layak menyampaikan pendapat soal itu adalah para pengamat dan pakar-pakar ekonomi serta akademisi yang memiliki keilmuan di bidang ekonomi," tukasnya.

Hal-hal seperti ini harus bisa dibaca oleh wartawan, tetapi sayangnya, Satrio melihat dalam dunia media saat ini banyak para pekerja pers yang hanya bisa menulis berita saja tanpa memahami dan tau etika jurnalistik. "Jadi, mereka belum bisa disebut sebagai wartawan profesional karena belum menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik secara pas," tukasnya.

Celakanya lagi, menurut beberapa pengamat media, saat ini tidak ada penanda yang jelas antara tulisan hasil karya jurnalisme atau tulisan berbayar (advertorial). Beberapa media besar seperti Tempo hanya menuliskan "INFO Tempo" di akhir tulisan berbayar. Media lain bahkan tidak banyak yang tidak memberikan penanda sama sekali sehingga pembaca tidak tahu apakah ini berita organik (murni) atau berita komersial berbayar. Kekisruhan ini juga ditambah dengan kehadiran "bohir" atau mediator penyebaran "rilis" yang diduga memberikan "balas jasa" ke media yang menerbitkan tulisan sesuai "rilis" tanpa melakukan cek ricek.

Dalam memilih narasumber itu, kalau di media-media yang profesional, biasanya ada arahan dari pimpinannya apakah itu redaktur, redpel, atau pemred untuk mencari narasumber yang benar-benar menguasai materi yang akan ditanyakan. "Ketika meliput begitu harusnya. Jadi tidak asal meliput dan ditayangkan begitu saja tanpa mengetahui latar belakang narasumbernya," tukasnya.

Salah satu contoh nyata kegagalan dalam cek ricek konten dan sumber berita seperti sikap media dalam meliput hasil survei yang dilakukan YLKI mengenai isu BPA itu, seharusnya para wartawan bisa mengamatinya apakah YLKI, meski merupakan lembaga ternama, melakukan survei yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai lembaga perlindungan konsumen atau tidak.

"Seharusnya kan survei yang dilakukan YLKI itu tidak untuk menggiring opini publik bahwa kemasan galon guna ulang itu berbahaya. Namun, ingin mencari tau apakah memang benar ada masyarakat yang pernah sakit saat menggunakan air galon guna ulang itu. Jadi, survei dilakukan terhadap masyarakat bukan ke tokonya atau pola pendistribusiannya," ucapnya.