Pemerintah: Boleh Halalbihalal, tapi Prokes dan Tanpa Makan Minum

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengimbau masyarakat yang akan menggelar halalbihalal pada Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah untuk tetap disiplin dengan protokol kesehatan yang ada.

Selain itu, Airlangga juga meminta kepada penyelenggara halalbihalal untuk tidak menyediakan makanan dan minuman. Kalaupun menyediakan makanan dan minuman, harus dengan ketentuan jarak dan dibatasi kapasitasnya.

Baca Juga: Menjelang Lebaran, PNS Bisa Senyum Semringah!

"Bapak Presiden telah memberikan catatan terkait dengan kegiatan-kegiatan menjelang halalbihalal nanti, terutama untuk kegiatan halalbihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan diimbau tidak ada makan dan minum," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, pada Senin (18/4/2022).

Lebih lanjut, Airlangga juga menyinggung terkait tempat hiburan atau keramaian. Ia mengimbau untuk tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan diperhatikan juga kapasitasnya, jangan sampai berdesakkan dan harus tetap jaga jarak.

"Nah, untuk lebih jelasnya tentu kegiatan ini akan dituangkan dalam instruksi menteri dalam negeri," kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, dengan adanya libur panjang, masyarakat diimbau tidak berpergian ke luar negeri. Airlangga mengatakan, karena telah diketahui di negara lain situasinya tidak sama dengan di Indonesia sehingga ada potensi penularan dari luar negeri. 

"Dengan demikian, ini tentu menjadi peringatan bagi kita semua bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada, dan kita lihat di beberapa negara termasuk di Shanghai-China itu terjadi kenaikan. Nah, tentu kita tidak ingin bahwa kenaikan tersebut membawa virus yang nanti dibawa masuk ke dalam negeri," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga membahas terkait capaian vaksin di luar Jawa-Bali. Untuk dosis pertama dengan masih di bawah 70% hanya dari Papua Barat dan Papua. Sementara, dosis kedua yang berada di bawah 70% ada di Kalimantan Barat, NTT, Gorontalo, seluruh Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.