Gagal Bujuk Rusia untuk Gencatan Senjata Kemanusiaan, PBB Minta Tolong Erdogan

Tidak akan ada gencatan senjata kemanusiaan antara pasukan Ukraina dan Rusia di Ukraina dalam waktu dekat ini, menurut kepala bantuan PBB, Martin Griffiths. Namun, ia optimis upaya itu bisa dilakukan dalam beberapa pekan mendatang.

Dilansir dari AFP, invasi Rusia terhadap Ukraina telah menewaskan atau melukai ribuan orang. Lebih dari 7 juta orang diperkirakan menjadi pengungsi di dalam negeri Ukraina dan membutuhkan bantuan segera, menurut Komite Penyelamatan Internasional.

Baca Juga: Invasi Militer yang Dipimpin Vladimir Putin Makan Korban, Perwira Senior ke-40 Tewas di Ukraina

Griffiths pun bertemu dengan pejabat tinggi di Moskow dan Kyiv bulan ini untuk membahas 'aspirasi' PBB untuk gencatan senjata kemanusiaan. Ia juga mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan sistem untuk memberi tahu pihak evakuasi dan pergerakan pasokan kemanusiaan.

"Jelas, kami belum mendapat gencatan senjata kemanusiaan dari pihak Rusia. Saya membahas banyak detail tentang ini dan mereka terus berjanji untuk menghubungi saya tentang detail proposal itu. Saat ini, jika saya bisa berbicara mewakili otoritas Rusia, mereka tak menempatkan gencatan senjata lokal di urutan atas agenda mereka. Gencatan senjata belum di depan mata saat ini, tetapi mungkin dalam beberapa pekan atau sedikit lebih lama lagi," terangnya pada Senin (18/4/2022).

Griffiths pun bakal berkunjung ke Turki pekan ini untuk membujuk Presiden Recep Tayyip Erdogan dan pejabat lainnya guna menjadi tuan rumah perundingan kemanusiaan antara Ukraina dan Rusia.

"Turki telah mampu menunjukkan dirinya untuk kedua belah pihak sebagai tuan rumah yang sangat berharga dan berguna untuk perundingan tersebut," pujinya.

Otoritas bantuan PBB berencana mengirim konvoi kemanusiaan dalam beberapa hari ke depan ke wilayah Donetsk timur, tempat para separatis yang didukung Rusia mendeklarasikan kemerdekaan. Dari sana, pasokan bantuan akan bergerak ke Luhansk, wilayah separatis lainnya.

Sementara itu, otoritas Ukraina baru-baru ini menuduh pasukan Rusia menargetkan infrastruktur evakuasi, termasuk bus dan stasiun kereta api di Kramatorsk, tempat lebih dari 50 orang dilaporkan tewas akibat serangan Rusia.

Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk pun mendesak pasukan Rusia untuk memungkinkan evakuasi dari kota pelabuhan Mariupol yang terkepung dan hancur.

"Sekali lagi, kami menuntut dibukanya koridor kemanusiaan untuk evakuasi warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak, dari Mariupol," tulisnya di media sosial.

Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pekan ini, jika pasukan Rusia membunuh pasukan Ukraina yang tersisa di Mariupol, proses negosiasi awal untuk mengakhiri hampir 2 bulan pertempuran itu akan tamat.