Sudah Jadi Kebutuhan, Penyelenggaraan Angkutan Umum Layak Jadi Prioritas Alokasi APBD

Saat ini dapat dikatakan angkutan umum massal yang layak dan memadai sudah menjadi kebutuhan yang vital bagi masyarakat terutama di kota besar atau metropolitan.

Namun sayangnya, di Indonesia, baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang sudah menyelenggarakan angkutan perkotaan berbasis BRT (Bus Rapid Transit)  dengan mekanisme subsidi BTS (Buy The Service) dengan anggaran sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengungkapkan, jika merujuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menyediakan prasarana dan sarana transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakatnya. Untuk membangun dan mengembangan sistem transportasi yang aman dan nyaman tersebut diperlukan kemauan politik (political will) pemerintah daerah. Namun, memang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, prasarana dan sarana transportasi belum masuk menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

“Jika melihat perkembangan perkotaan besar dan aglomerasi, layanan transportasi umum perkotaan idealnya sudah menjadi pelayanan dasar karena terkait erat dengan mobilitas misalnya pekerjaan dan pendidikan. Oleh karena itu, regulasinya harus kita push (dorong). Pemerintah Pusat lewat Kemendagri misalnya bisa memberi arahan yang jelas untuk menyakinkan kepala daerah agar mengalokasikan APBD-nya untuk transportasi publik. Saya melihat faktor leadership kepala daerah juga penting yaitu memperjuangkan warganya agar mendapat pelayanan transportasi publik yang baik,” ujar Presiden Institut Otonomi Daerah ini saat berbicara di acara Ngopi Jabodetabek “Ngobrol Seputar Transportasi Jabodetabek” dengan tema “Biskita: Inspirasi Angkutan Umum Perkotaan Terintegrasi Di Bodetabek”, beberapa waktu lalu yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).