Genjot TKDN, Kemendagri Dorong Pemda Jalankan Program P3DN

Sementara itu, untuk tahap implementasi telah diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Surat tersebut menekankan kepada pemda agar membentuk Tim P3DN; mengalokasikan 40% anggaran PBJ untuk belanja PDN, menyusun e-catalog untuk local content dan UMKM, serta pengisian Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan intensif menggunakan e-purchasing dan e-kontrak dalam aplikasi LKPP.

Terkait pengawasan, lanjutnya, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemda harus intensif melakukan pengawasan langsung, dan melibatkan APIP baik Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprov) maupun Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilkot). Demikian juga Kemendagri akan intensif menerjunkan Tim Itjen untuk melakukan pengawasan baik di internal Kemendagri dan pemda.

Selanjutnya, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 langkah P3DN juga melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan melakukan koordinasi dengan APIP baik di tingkat K/L maupun pemda.

Ketika ditanya alasan pemda yang mungkin selama ini banyak melakukan impor untuk berbagai barang, Teguh menjawab, sebenarnya belum tentu pemda sejak awal menginginkan barang impor. Namun, karena sesuatu hal dan kurangnya pemahaman pemda dalam membedakan barang impor dan dalam negeri, sehingga penggunaan produk tersebut dilakukan.

"Oleh karena itu sangat penting terkait Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Business Matching P3DN yang sekarang sedang dilakukan dan juga sangat penting terkait penyusunan e-catalog yang sedang kita lakukan, ini akan mendorong seluruh K/L dan pemda untuk membelanjakan minimal 40 persen anggaran PBJ untuk membeli PDN,” terang Teguh.

Di lain sisi, tambah Teguh, saat ini tengah dibentuk klinik konsultasi katalog elektronik dan toko daring untuk meningkatkan penggunaan PDN pada PBJ.

"Sejauh ini perkembangannya alhamdulillah per 20 April 2022, sudah 34 Provinsi yang telah menyusun e-catalog untuk local content, untuk kabupaten dan kota sudah ada 514 daerah, dengan total 22.319 produk, oleh 1.761 penyedia, pada 548 etalase. Dan dari hari ke hari akan terus meningkat dan kita bersama LKPP serta kementerian/lembaga terkait akan terus memonitor," tandas Teguh.