Catatan Dahlan Iskan soal Ekspor Minyak Goreng: Jangan-jangan dalam 3 Hari Stok Migor Melimpah

Berikut ini catatan yang ditulis oleh Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait kondisi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di Tanah Air, beserta kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Wow! Wow! Wow! Begitu drastis keputusan Presiden Jokowi kemarin sore: melarang total ekspor bahan baku minyak goreng. Termasuk minyak gorengnya sendiri. Mulai berlakunya Kamis tanggal 28 April 2022. Sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Itu keputusan sapu jagat. Presiden tidak bicara lagi DMO. Tidak juga PMO. Tidak juga HET.

Baca Juga: Jokowi dan Sejumlah Menteri Disomasi Karena Minyak Goreng, PKS: Kami Mendukung Somasi ke Presiden

Domestic market obligation (DMO) terbukti tidak mempan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Price market obligation (PMO) terbukti tidak mampu mengendalikan harga. Ketentuan harga eceran tertinggi (HET) diabaikan pasar. Yang berlaku selama tiga bulan terakhir adalah harga pasar. Murni. Harga pasar internasional, bahkan persaingan bebas.

Akhirnya diambillah keputusan sapu jagat: larang total ekspor. Tidak ada pertimbangan apa pun, kecuali "sampai ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah". Kata yang harus dicatat adalah: melimpah. Bukan sekadar cukup.

Ukuran melimpah tentu relatif. Maka saya menyumbangkan ukuran yang terukur: sampai harga minyak goreng kembali ke harga tiga bulan lalu.

Baca Juga: Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Denny Siregar: Pakde Kalau Udah Kesal, Kebijakannya Bisa Ekstrim

Begitu ekspor diperbolehkan lagi, harganya tidak kumat. Sebelum ada gejolak, harga minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter. Biasanya yang dikemas dua liter harganya Rp28 ribu-Rp29 ribu. Setiap Jumat ada diskon jadi Rp25 ribu. Untuk yang curah di pasar mulai Rp9.500 hingga Rp11 ribu per liter.

Saya menyebutnya keputusan sapu jagat karena dengan satu sapu ini seisi jagat perminyakgorengan teratasi. Masih ada waktu lima hari untuk menyiapkan peraturan tertulisnya. Termasuk aturan yang bisa mengatasi trik-trik untuk menyiasatinya.

Juga sinkronisasi antara perdagangan dan industri. Ada potensi pabrik-pabrik CPO bermasalah. Juga pabrik minyak goreng. Rantai pasok mereka bisa tiba-tiba guncang. Tentu para pengusaha tidak akan melawan keputusan presiden itu. Gejala perlawanan sempat muncul. Yakni seperti yang disuarakan pengurus asosiasi sawit. Sampai mengancam akan mundur dari program subsidi.

Nyatanya presiden justru mengeluarkan keputusan sapu jagat. Yang diucapkan sendiri lewat video resmi dari Istana Negara. Durasi video itu pun begitu pendek. Hanya satu menit. To the point. Tidak pakai basa-basi apa pun. Pun cara Presiden Jokowi tampil di video sangat serius. Termasuk di raut wajahnya. Sapu jagat!

Baca Juga: Harga Minyak Goreng Hingga Harga BBM Penekan Inflasi April

Kebutuhan dalam negeri hanya 5 juta ton. Pasar ekspor 50 juta ton. Kali ini yang 50 juta ton dikorbankan untuk memenuhi yang 5 juta ton. Maka, sebenarnya tidak harus ada keputusan sapu jagat. Lima juta ton tidak ada artinya dibanding 50 juta ton.

Akan tetapi jalan biasa sudah dicoba. Tidak manjur, bahkan mengesankan seperti mencla-mencle. Wibawa pemerintah seperti jadi bahan mainan. Sampai mengusik seorang penyanyi sekelas Iwan Fals menjadikannya lagu top hits.

Sungguh. Sebenarnya tidak perlu ada sapu jagat. Kalau bisa ditata dengan baik. Kasihan eksporter. Yang sudah telanjur menandatangani kontrak. Yang akan kena klaim dari luar negeri. Yang juga merusak jadwal kapal internasional. Namun, Presiden memang sudah di tahap jadi bulan-bulanan. Sapu jagat ini telah menyelamatkannya.

Baca Juga: Ekonom Nilai Larangan Ekspor CPO dan Migor oleh Jokowi Bakal Bikin Indonesia Rugi Besar

Saya tidak bisa membayangkan betapa ruwet kesibukan di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian hari ini. Sampai lima hari ke depan. Jangan-jangan dalam tiga hari ke depan ketersediaan minyak goreng tiba-tiba melimpah.

Lalu, larangan ekspor itu pun tidak perlu dilaksanakan di hari Kamis. Tanpa harus ada menko yang tiba-tiba bisa mencabut larangan ekspor itu. Ekspor produk sawit tahun lalu sumbang negara Rp500 triliun.