Anggaran Pembuatan Kaos ‘Anies Presiden’ Harus Ditelusuri, Semoga Duitanya Bukan dari...

Pengamat Politik, Ujang Komaruddin menilai anggaran yang dipakai untuk memproduksi kaos bergambar wajah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tulisan ‘Anies Presiden Indonesia’ yang dibagikan kepada sejumlah warga yang ikut program mudik gratis dari DKI Jakarta perlu ditelusuri.

Ujang mengatakan, jangan sampai kaus itu dibikin pakai duit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, mengingat acara pulang kampung gratis itu juga diongkosi pakai APBD DKI. Jika pembuatan kaus ini ternyata benar menggunakan APBD, lanjut Ujang, maka hal ini jelas tak bisa dibenarkan.

Sebaliknya, jika kaus tersebut ternyata dibikin dari pendukung Anies Baswedan dengan anggaran yang ditanggung sendiri, maka hal ini juga tidak bisa disalahkan, sebagai relawan Anies Baswedan, warga bebas melakukan hal itu dan tidak bisa dilarang oleh pihak manapun.

Baca Juga: Disebut-sebut sebagai Gubernur Rasis, Fakta 4 Tahun Anies Pemimpin DKI Dibongkar, Jangan Kaget!

"Perlu dicek apakah kaos tersebut dari anggaran APBD atau bukan. Jika dari APBD itu sebagai sebuah kesalahan. Namun jika dari uang relawan, itu hal biasa dalam politik," kata Ujang kepada Populis.id Sabtu (30/4/2022). 

Ujang dalam kesempatan ini juga secara tegas mengatakan, kaos ‘Anies Prsiden Indonesia’ itu juga bukan termasuk kegiatan kampanye terselubung jika semua dilakukan karena inisiatif relawan tanpa sepengetahuan Anies Baswedan. 

"Itu kan sudah dibantah oleh Ahmad Riza Patria. Katanya dari Pemprov gak ada bagi-bagi kaos. Dan itu bukan kampanye terselubung, hanya memanfaatkan situasi saja," katanya lagi.

Hal senada juga ditegaskan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedy Kurniawan. Menurutnya, perlu ada penelusuran lebih jauh terkait pembagian pembagian kaus "Anies Presiden" kepada peserta mudik gratis. Menurut Dedy, perlu didalami apakah ini dilakukan secara resmi oleh panitia yang notabene menggunakan anggaran Ibukota atau tidak.

"Kalau iya maka harus dikritik dan dikecam, karena Anies menggunakan momentum publik untuk kepentingan politik personal. Tetapi jika sumber pembagian itu dari relawan dan tidak terhubung langsung dengan pemerintah Ibukota, maka tidak dapat disalahkan," tuturnya.