Soal Dana BPDPKS, DPRD Riau : Bu Menteri Keuangan yang Cantik, Tolong Deh Ini Diawasi

Anggota DPRD Riau, Sugianto, kembali menyoroti minimnya anggaran yang tersalurkan untuk petani dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Sebab menurunnya anggaran tidak sesuai porsi yang diberikan oleh BPDPKS kepada petani dan juga korporasi. Di mana korporasi mendapat porsi yang berkali-kali lipat lebih besar. 

"Uang yang beredar di petani itu hanya 4,75 persen, sedangkan perusahaan yang dibiayai pakai duit BPDPKS itu, 27 persen. Ini kan tidak seimbang. Sementara luasan perkebunan perusahaan dan masyarakat itu imbang.  Di mana letak keadilannya?," kata Sugianto saat berbincang dengan elaeis.co belum lama ini. Baca Juga: Sawit Bikin Harga Pangan Global Melejit, Indonesia Jadi Sorotan

Oleh karena itu, Sekretaris Komisi II DPRD Riau ini juga meminta agar Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengawasi dengan ketat bagaimana penyaluran dan tersebut agar lebih berpihak kepada masyarakat, terutama petani sawit. 

"Kepada Bu Menteri cantik, tolong deh itu diawasi," ujarnya. 

Dia juga menyoroti besarnya dana yang dikeluarkan untuk pengembang biodiesel. Di mana besarannya mencapai Rp 110 triliun. 

"Contoh PSR, petani kecil hanya dapat bantuan Rp30 juta per hektar. Tapi konglomerat itu dikasih duit cuma-cuma untuk bangun pabrik, tetapi mereka mengianati rakyat kita. Seperti para petinggi perusahaan yang tertangkap Kejagung gara-gara kasus minyak goreng kemarin," kata dia. 

Oleh sebab itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap agar pengelolaan dana tersebut benar-benar dilakukan seadil-adilnya dan lebih mengutamakan kepentingan para petani sawit.