Sri Mulyani Sudah Menerima, Berikut Ini Hasil Pembahasan Panja, Simak!

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Pemerintah menerima hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Panja Penerimaan, dan Panja Transfer ke Daerah Komisi XI DPR RI, yang akan digunakan oleh Pemerintah dalam penyusunan Rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran 2023. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI tentang Pengambilan Keputusan Mengenai Asumsi Dasar dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2023, Rabu (8/6/2022).

“Kami menerima range yang sudah ditetapkan (oleh Panja), dan ini akan menjadi bekal kami untuk menetapkan titik nanti pada saat menyusun RAPBN 2023,” ujarnya.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Hingga 30 April 2022, Pendapatan Negara Tumbuh 45,9%

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pada sisi target pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga, hasil pembahasan Panja menunjukkan adanya optimisme pada tahun 2023 momentum pemulihan ekonomi akan tetap bisa berjalan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa muncul risiko baru yang berkaitan dengan dinamika kondisi global.

“Pertemuan kami di Islamic Development Bank memang pembahasan mengenai risiko global itu dirasakan betul dan menjadi bahan pembahasan Roundtable Governors Discussion, dimana kita membahas mengenai munculnya risiko, terutama dari sisi kenaikan inflasi karena harga-harga energi dan pangan yang akan menyebabkan pengetatan dari moneter,” ujarnya.

Sri Mulyani menyatakan bahwa isu inflasi dan dinamika dunia ini diprediksi akan terus diperbincangkan di forum-forum ekonomi dan keuangan global. Ia mengatakan bahwa para peserta forum sependapat bahwa kontribusi sisi produksi atau supply pada inflasi dunia saat ini lebih dominan dibandingkan kontribusi dari sisi demand atau permintaan.

Baca Juga: Pendukung Anies Disindir Telak Soal Bendera HTI "Deklarasi Sendiri, Ribut Sendiri, Dibantah Sendiri"

“Implikasi kebijakannya adalah bahwa kalau kebijakan makro yaitu fiskal dan moneter terlalu cepat atau ketat yang tujuannya akan lebih cepat mempengaruhi sisi demand, sebetulnya tidak menyelesaikan masalah sisi supply-nya. Karena persoalan awalnya adalah dari sisi supply yaitu produksinya terkena disrupsi akibat perang maupun karena pandemi,” kata Sri Mulyani.