Kelompok Radikal Deklarasi Dukung Anies Presiden, Orangnya Bu Mega Ketar-ketir, Minta Semuanya Segera Digulung: FPI-HTI Sudah Dilarang!
Ketua DPP PDI Perjuangan, Hamka Haq mendesak pihak kepolisian segera turun tangan mengusut keterlibatan kelompok radikal dan organisasi terlarang dalam deklarasi mendukung Anies Baswedan menjadi Presiden.
Sebagaimana diketahui, dalam pekan ini ada dua acara deklarasi mendukung Anies jadi presiden yang cukup menyedot perhatian publik. Pertama, deklarasi yang digelar massa yang menamakan diri FPI reborn yang dilangsungkan di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/6/2022) lalu.
Selang dua hari deklarasi juga digelar sekelompok massa di hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Rabu (8/6/2022), acara yang kedua cukup bikin geger lantaran ditemukan adanya pengibaran bendera yang menjadi simbol Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan beberapa orang yang hadir pada acara itu mengaku bekas anggota HTT, FPI dan bahkan ada eks-narapidana teroris.
"Menurut saya mereka harus ditindak, kalau perlu ditangkap semua. Ini bukan soal deklarasinya yang salah. Karena deklarasi capres itu hak bagi setiap warganegara. Yang salah adalah pengibaran bendera HTI dan penggunaan nama simbol FPI yang dua-duanya sudah dilarang," katanya saat dihubungi Populis.id pada Kamis (09/06/2022).
"Silakan deklarasi, itu sah-sah saja karena hak setiap warga negara. Asal tidak menggunakan simbol-simbol itu," sambung pria yang juga Ketua DPP Baitul Muslimin Indonesia (BMI), organisasi sayap PDI Perjuangan ini.
Mereka, kata dia, harus ditindak termasuk jika ternyata pelakunya punya niat jahat untuk menjatuhkan Anies. Menurutnya, cara-cara kotor dalam Pemilu harus dilawan karena membuat proses demokrasi menjadi tidak sehat.
"Meskipun saya bukan pendukung Anies sejak dulu, sejak Pilgub DKI, tapi kita mencegah semua cara-cara kotor dalam proses Pemilu. Tentu saya tidak mau kalau cara-cara kotor seperti itu dialami oleh capres dukungan saya yang didukung PDIP dan direstui oleh Ibu Mega," tuturnya.
Ia mengaku tidak secara pasti mengetahui apakah ada pihak tertentu yang ingin menjatuhkan Anies lewat tindakan-tindakan tersebut. Namun, yang terpenting menurut Hamka adalah penegakan hukum terhadap orang yang mengaku FPI dan pengibar bendera HTI.
"Seluruh pelanggaran hukum dan cara-cara kotor untuk menjatuhkan seseorang harus diusut dan ditindak. Saya tidak tahu persis (niat menjatuhkan Anies.red). Saya hanya berandai. Bahwa semua harus ditindak termasuk andaikata ada indikasi seperti itu," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti