Hasil Rekapitulasi KPU Patahkan Tuduhan Hasto Soal Algoritma Pengunci Suara Ganjar-Mahfud

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah aktif melakukan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 di setiap provinsi Indonesia. Sampai dengan Selasa (12/3/2024), sebanyak 15 provinsi sudah melewati proses rekapitulasi tersebut.

Data menunjukkan dominasi Prabowo-Gibran dengan mengungguli pada 15 provinsi tersebut di angka 36.979.215, Ganjar-Mahfud menempati posisi ke-2 dengan perolehan 15.098.763 dan Anies-Muhaimin di posisi ke-3 dengan suara 13.209.506.

Direktur Political Public and Policy Studies Jerry Massie menilai, hasil rekapitulasi KPU yang sudah disahkan itu sekaligus membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa ada kekuatan besar dan algoritma yang dimasukkan ke sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, Hasto sedang berhalusinasi akibat kekalahan telak Capres-Cawapres 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

"Kalau saya melihat ini hanya mengada-ada saja, bahwa pernyataan akibat kekecewaan dari kekalahan total kan buat saya sih tidak perlu mengkambinghitamkan atau jangan menuding KPU yang tidak tidak lah,” kata Jerry Massie saat dihubungi, Rabu (13/03/2024).

Menurut Jerry, kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini adalah pilihan rakyat secara langsung dan disaksikan oleh para pemimpin dunia, hingga tudingan kecurangan sangat tidak masuk di akal. Apalagi kemenangan antara tiga pasangan calon ini sangat jauh di atas 25 persen.

“Padahal kan sudah banyak kepala negara menyampaikan selamat. Sekarang hitungannya sudah sampai 80% lebih real count di KPU itu tetap 58%. Yang sering diulang-ulang oleh kubu 03 itu kecurangan di Malaysia, namun mereka juga melakukan pelanggaran juga kan, toh mereka pernah melakukan tindakan melanggar undang-undang Pemilu,“ ucapnya.

Jerry pun menyoroti langkah PDIP dan PKB yang menggulirkan hak angket pemilu di DPR RI, padahal partai-partai yang menggulirkan hak angket juga melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu, terutama pada pemilihan calon anggota legislatif.

“Buat saya itu tidak ada gunanya, jadi hak angket ini bisa menjadi hak angket. Jadi buat saya dan secara esensi, substansi yang mengangkat kecurangan-kecurangan itu kan menurut survei PDIP dan PKB untuk legislatif banyak bermain serangan fajar. KPU juga harus menelusuri siapa yang serangan fajar dan boleh dibekukan walaupun sudah lolos,“ ungkapnya.

Jerry pun menyarankan agar Hasto Kristianto berhenti menggiring opini terjadi kecurangan hasil pemilu dengan menuding KPU melakukan kecurangan dengan mengunci suara capres nomor urut 03 hingga finish di angka 17 persen.

“Mereka menuding seakan-akan pasangan Prabowo yang berdosa dalam hal ini, Hasto itu mulutnya terlalu gede, kadang-kadang kita banyak berpikir tetapi dia (Hasto) mulutnya yang banyak bekerja. Jadi otaknya sebetulnya kosong, mulutnya yang gede,” ujarnya.

Jerry juga mengaku heran dengan sikap Hasto dan para kader PDIP yang hingga saat ini belum menerima kekalahan. Padahal, hasil quick count dan real count KPU tidak berbeda jauh, artinya tidak ada indikasi kecurangan seperti yang disampaikan oleh pihak yang kalah Pilpres 2024.

“Sudah lah. Okelah quick count itu mereka nggak percaya nggak masalah, tapi real count juga tidak percaya entah apa yang mereka mau percayai kan. Kalau sekarang kan 17% tidak akan mampu mengejar 58%, taruhlah dia dapat real count-nya 34% tapi tidak akan mencukupi lagi,” jelasnya.

“Jadi kalau saya sih menilai mereka itu menggulirkan hak angket ini hanya cari-cari alasan, agar mengulur-ulur waktu. Nah hak angket juga ada biayanya menggunakan uang negara juga, kan bayar anggota DPR. Ada dua kalau mau mengulang pilpres itu, pertama hak angket harus ada uang, tetapi kalau uangnya dari PDIP yang mengusulkan hak angket tidak ada masalah,“ sambungnya.

“Dan kedua mau pemilu 100 kali pun mereka tidak akan bisa mengalahkan pasangan Prabowo-Gibran yang menang di atas 57 persen. Bahkan, ada beberapa PSU di beberapa daerah Prabowo-Gibran tetap menang dan Ganjar-Mahfud tetap kalah telak,” bebernya.

Jerry pun meminta agar Capres 01 dan 03 ikuti alur undang-undang yang ada yakni menggugat hasil Pilpres 2024 di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, Jerry Massie pesimis mereka akan menang karena hasil pilpres saat ini semuanya dihitung manual yakni dari C1.

“MK akan bertanya berapa persen selisih, kan sekarang selisihnya 17% banding 58%, ini tidak masuk akal kalau digugat. Kalau Prabowo hanya unggul 51% atau 50% sekian itu barangkali masih masuk akal beda tipis. Suara Anies dan Ganjar digabung hanya mentok 45-46% tidak mencukupi, kecuali mereka gabung berdua dan suaranya naik 49% sekian beda selisih 1%, itu baru bisa,” jelasnya lagi.

"Kalau di Georgia, Amerika itu memang selisih satu persen itu diulang. Pengulangan ini dibiayai oleh pajak rakyat tapi kalau untuk pengulangan di Nevada itu melalui pengadilan jadi beda. Jadi sekali lagi, kalau beda selisih satu persen masih boleh lah tapi kalau puluhan persen itu bahkan puluhan juta suara itu mustahil lah,” pungkasnya.