Korea Utara Diveto China, PBB Spontan Mati Langkah terhadap Uji Coba Nuklir?

Utusan China untuk PBB mengatakan pada Kamis (9/6/2022) bahwa Beijing tidak ingin melihat Korea Utara melakukan uji coba nuklir baru.

Itulah sebabnya China memveto upaya pimpinan Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi baru PBB terhadap Pyongyang atas peluncuran rudal balistik baru.

Baca Juga: Bareng Korea Selatan, Amerika Luncurkan 8 Rudal buat Tanggapi Uji Coba Rudal Korea Utara

Tetapi Duta Besar Zhang Jun memperingatkan agar tidak membuat praduga tentang bagaimana Beijing akan bereaksi di PBB jika Korea Utara melanjutkan uji coba nuklir pertamanya sejak 2017.

Washington telah memperingatkan uji coba semacam itu dapat terjadi "kapan saja" dan sekali lagi akan mendorong lebih banyak lagi sanksi PBB.

"Mari kita lihat apa yang akan terjadi, tetapi saya pikir kita tidak boleh berprasangka apa yang akan terjadi dengan uji coba nuklir," kata Zhang kepada Reuters, dua minggu setelah China dan Rusia memveto penerapan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara.

"Denuklirisasi adalah salah satu tujuan utama China. Kami tidak ingin melihat tes lain," sambung Zhang.

Veto ganda secara terbuka memecah 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya sejak mulai menghukum Pyongyang pada 2006.

Dengan suara bulat, badan itu terus menaikkan sanksi selama bertahun-tahun dalam upaya untuk memotong dana untuk senjata nuklir Korea Utara dan program rudal balistik.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir China dan Rusia telah mendorong pelonggaran sanksi atas dasar kemanusiaan. Dengan harapan bahwa Korea Utara dapat diyakinkan untuk kembali ke negosiasi dengan Amerika Serikat untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

"Hanya dengan dialog kita melihat perbaikan situasi. Dengan sanksi, kita melihat kemunduran lebih lanjut. Posisi dasar kami sangat jelas - sanksi tidak menyelesaikan masalah," ungkap dubes China.

China, Rusia memveto AS mendorong lebih banyak sanksi PBB terhadap Korea Utara

Korea Utara telah melakukan lusinan peluncuran rudal tahun ini, termasuk rudal balistik antarbenua.

Negara itu melanggar moratorium uji coba yang diberlakukan sendiri setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu dengan Presiden AS saat itu Donald Trump pada 2018 untuk yang pertama dari tiga pertemuan. Pembicaraan gagal membuat kemajuan apa pun.

Zhang telah mendesak Washington untuk melonggarkan sanksi sepihak terhadap Korea Utara dan mengakhiri latihan militer bersama dengan Korea Selatan dalam upaya untuk menghidupkan kembali pembicaraan dengan Pyongyang.

Amerika Serikat mengatakan telah berulang kali menjangkau Korea Utara, tetapi tidak menerima tanggapan atas tawaran pembicaraannya tanpa prasyarat.

"Ke AS, kami meminta mereka untuk mengambil tindakan nyata dan terlibat dalam dialog. Kami juga memberi tahu teman-teman DPRK kami untuk benar-benar terlibat dalam dialog serius dengan Amerika Serikat," kata Zhang, merujuk pada nama resmi Korea Utara, Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK).

Zhang mengatakan bukan "misi yang mustahil" untuk memulai kembali pembicaraan antara Korea Utara dan Amerika Serikat.

"Amerika Serikat adalah negara adidaya nomor satu di dunia. Jika Amerika Serikat ingin berdialog dengan siapa pun di dunia, itu bukan hal yang sulit," katanya.

"Terserah DPRK untuk membuat keputusan, tapi pasti kesediaan kami ada di sana," pungkas Zhang.