Gerakan Jokowi Tiga Periode Belum Tenggelam, Politisi PDIP Bilang Begini

Politisi PDIP, Masinton Pasaribu menyebut pembatasan masa jabatan presiden adalah hasil dari perjalanan sejarah bangsa yang sudah disepakati bersama.

Karena itu, mengubahnya, terutama meneriakkan kembali rencana presiden tiga periode adalah sebuah agenda kekuasaan yang jahat.

"Ini harus menjadi musuh bersama kita dalam menegakkan proses perjalanan bangsa. Reformasi dan demokrasi tahun 98, berikut dengan amandemen terhadap Undang-undang Dasar itu adalah bagian dari agenda politik kebangsaan kita, merefleksi dan mengevaluasi perjalanan ketatanegaraan kita pada periode-periode sebelumnya,” kata dia dalam diskusi daring yang digelar Polemik Trijaya, Sabtu (11/6/2022).

“Tiga periode adalah agenda kekuasaan yang jahat, yang tiran. Jadi kita harus selamatkan agenda kebangsaan ini, agenda reformasi dan demokrasi amanat reformasi ini, yang membatasi periodesasi masa jabatan presiden. Ini harus menjadi konsen kita bersama,” kata dia.

Dalam diskusi yang bertema “Jangan Pegel Nunggu reshuffle” itu, ia menyayangkan isu tiga periode sering dimunculkan dari elemen pemerintahan. Meski Presiden telah memastikan jadwal Pemilu, ia menjelaskan isu tiga periode ini masih santer dihembuskan oleh berbagai pihak.

“Lihat saja rangkaian di Magelang tiga periode, rangkaian peringatan Pancasila 1 Juni ada komunitas yang itu datang dari Jakarta bawa kaos tiga periode,” katanya.

Masinton juga menekankan, apabila reshuffle kabinet benar-benar terjadi, dia berharap agar posisi-posisi itu diisi oleh orang-orang yang ingin memperkuat kinerja pemerintahan. Bukan oleh orang yang sibuk dengan agendanya sendiri, apalagi yang ingin memuluskan ide tiga periode ini.

Baca Juga: Sangat Tidak Pantas Ganjar Cari Tiket Capres dari KIB, Harus dari PDIP!

Reshuffle, disebutnya jangan sampai menciptakan kubu-kubu yang memiliki niat untuk melancarkan gagasan tiga periode. Hal ini agar rakyat diberi layanan dan perhatian yang seharusnya.