Nias Pro 2022, Pantai dan Ombak Sorake Berhasil Pikat Atlet Peselancar Dunia

"Ini luar biasa, makanya event ini dilakukan sangat tepat dan perlu terus kita kembangkan kualitasnya. Bahkan sudah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan selanjutnya dilakukan dua kali dalam setahun, saya pikir ini luar biasa," tandasnya menambahkan.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Nias Selatan, Hilarius Duha, mengatakan bahwa kejuaraan surfing sudah dilaksanakan sejak 2018 di Nias Selatan. Namun karena Covid-19 melanda sempat terhenti pada 2020, 2021, dan 2022 kembali dilaksanakan dan ditingkatkan menjadi taraf internasional.

Baca Juga: KLHK: 20 Ekor Penyu Lekang Dilepasliarkan di Pantai Marekisi Papua

"Kejuaraan ini merupakan event tahunan yang selalu dilaksanakan Kabupaten Nias Selatan, ini merupakan event pertama yang bertaraf internasional yang bertujuan memulihkan kembali perekonomian masyarakat di sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Hilarius dalam sambutannya.

Hilarius memandang selancar merupakan salah satu wisata unggulan di Nias Selatan dan sangat yakin kebangkitan wisata di daerah akan lebih efektif melalui kejuaraan internasional Nias Pro 2022.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah atlet dan jumlah negara yang ikut serta dalam setiap kejuaraan Nias Pro. "Akhirnya membawa dampak ekonomi begitu besar dan dapat dirasakan oleh para pelaku usaha jasa pariwisata dan masyarakat, khususnya di Pantai Sorake," ujarnya.

Baca Juga: Festival Kopi PDI Perjuangan Pecahkan Rekor MURI

Dia juga mengungkapkan bahwa terselenggaranya Nias Pro 2022 berkat kerja sama yang baik dengan organisasi selancar dunia atau WSL, lalu Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI), dan masyarakat serta pihak terkait lainnya. Ia berharap penyelenggaraan Nias Pro 2022 bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Di samping itu, Bupati Nias Selatan berterima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kemenko Marves yang sejak awal yang telah mendukung dan berkomitmen agar terselenggarannya Nias Pro 2022. Serta dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik Telkom, PLN, maupun pihak keamanan dari TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya.