Pengamat Politik: Ganjar Pranowo Seakan Dipelonco secara Politik di Rakernas PDIP

Pengamat politik Adi Prayitno menilai momen Ganjar Pranowo membacakan rekomendasi rakernas PDIP seperti perpeloncoan politik. Dia menyebutkan hal itu terlihat saat Ganjar Pranowo menyatakan perihal pencapresan menjadi wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Seakan-akan pembacaan rekomendasi itu berlaku untuk dirinya sendiri (Ganjar, red). Itu seakan dipelonco secara politik," kata Adi Prayitno kepada wartawan seusai acara diskusi yang bertajuk 'Membaca Arah Koalisi KIB' di Jakarta Selatan, Jumat (24/6).

Baca Juga: Meski NasDem Sudah Usulkan Ganjar Jadi Capres, PDIP Ogah Terburu-Buru

Adi Prayitno menyebutkan, banyak pihak yang menilai selama ini Gubernur Jawa Tengah itu melakukan manuver politik. "Artinya, Ganjar yang selama ini dianggap bermanuver politik, tetapi urusan otoritas pencapresan ada di ketua umum, itu secara tidak langsung ngomongin dirinya sendiri," lanjutnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu juga menilai, penunjukan Ganjar Pranowo itu bisa disinyalir untuk membantah isu keretakan dirinya dengan PDIP. "Tentu PDIP masih anggap Ganjar kader terbaik. Ini semacam kesempatan kedua yang diberikan oleh PDI," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membacakan rekomendasi akhir Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan atau Rakernas PDIP dalam sesi penutupan. Rakernas PDIP menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya ada tujuh rekomendasi terkait ideologi pancasila, sistem politik, dan Pemilu 2024.

"Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Prof. DR. (H.C.) Megawati Soekarnoputri," bunyi salah satu poin rekomendasi yang dibacakan Ganjar di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6).