Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Keputusan PDI Perjuangan (PDIP) untuk tetap berada di luar kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat tanggapan dari Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). PDIP memilih mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan.
Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Prabowo. Megawati mengatakan dirinya telah menyampaikan keputusan untuk tidak bergabung dalam kabinet dan memilih menjalankan fungsi penyeimbang dari luar pemerintahan.
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menilai keberadaan kekuatan politik di luar kabinet penting dalam sistem demokrasi. Menurut dia, partai politik di luar pemerintahan dapat menjalankan fungsi kontrol dan kritik untuk memastikan mekanisme checks and balances berjalan.
"Dalam demokrasi, keberadaan kekuatan politik yang menjalankan fungsi kontrol dan kritik justru penting untuk memastikan mekanisme checks and balances berjalan sehat, sehingga pemerintah dapat terus dikawal agar berada di jalur yang pas," ujar Bahtra, Kamis (13/8/2026).
Bahtra menegaskan Gerindra tidak mempermasalahkan keputusan PDIP tersebut. Menurut dia, perbedaan posisi politik tidak harus memengaruhi hubungan baik antara Prabowo dan Megawati.
"Keduanya tentu memiliki persahabatan yang kuat, dan tetap menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Bagi kami, perbedaan posisi politik tidak harus menghilangkan komunikasi, persahabatan, maupun rasa saling menghormati di antara para tokoh bangsa," katanya.
Ia juga meminta seluruh kekuatan politik mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi ataupun kelompok.
"Yang paling penting adalah bagaimana seluruh kekuatan politik tetap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan yang bersifat jangka pendek," ujar Bahtra.
Senada dengan Gerindra, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan sepakat dengan pandangan Megawati mengenai posisi partai politik dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Viva Yoga menjelaskan, sistem presidensial Indonesia secara konstitusional tidak mengenal istilah partai oposisi sebagai lembaga negara seperti dalam sistem parlementer.
"PAN sepakat dengan pemikiran PDIP dan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa pemerintahan presidensial di Indonesia, secara konstitusional tidak mengenal adanya istilah partai oposisi sebagai lembaga negara, seperti sistem pemerintahan parlementer. Yang ada itu partai politik yang mendukung pemerintah atau tidak bergabung dalam kabinet di pemerintahan," kata Viva Yoga.
Menurut dia, perbedaan posisi politik merupakan bagian dari praktik demokrasi. Pemerintahan membutuhkan dukungan agar dapat menjalankan program, sementara kekuasaan juga membutuhkan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
"Demokrasi membutuhkan dua fungsi secara simultan, yakni fungsi memerintah (governing) dan fungsi koreksi, mengontrol, dan atau mengawasi (checking)," tuturnya.
Viva Yoga menegaskan partai politik yang tidak bergabung dalam pemerintahan bukan berarti menjadi musuh pemerintah. Partai tersebut tetap dapat mendukung kebijakan yang dinilai sesuai kepentingan rakyat sekaligus memberikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak tepat.
"Karena itu, keberadaan partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan bukanlah musuh pemerintah, melainkan menjadi salah satu instrumen demokrasi. Pemerintah membutuhkan dukungan agar dapat bekerja, tetapi demokrasi membutuhkan pengawasan agar kekuasaan tidak menyimpang," jelas Viva Yoga.
Ia menyebut posisi PDIP sebagai kekuatan "oposisi konstruktif" dalam praktik politik, meski tidak menjadi bagian dari kabinet. PDIP dinilai tetap dapat menjalankan fungsi koreksi dan pengawasan terhadap pemerintah.
"Di situlah posisi PDI Perjuangan dalam politik, yakni sebagai kekuatan 'oposisi konstruktif' yang tidak menjadi bagian dari kabinet, tetapi menjalankan fungsi check and balances dalam melakukan koreksi dan pengawasan, mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai kepentingan rakyat, serta mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat," ujarnya.
Baca Juga: Megawati Tegaskan PDIP Tak Gabung Pemerintahan Prabowo
Sebelumnya, Megawati mengungkapkan dirinya telah berbicara langsung dengan Prabowo mengenai keputusan PDIP untuk tidak bergabung dalam kabinet.
Megawati mengatakan dirinya datang menemui Prabowo untuk menyampaikan terima kasih atas tawaran bergabung dalam pemerintahan. Namun, ia memilih menempatkan PDIP di luar kabinet sebagai kekuatan penyeimbang.
"Saya tidak masuk ke kabinet, Pak, terima kasih banget, saya akan berada di luar sebagai penyeimbang," kata Megawati.
Megawati juga menegaskan bahwa PDIP bukan oposisi formal. Ia mengingatkan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sehingga istilah oposisi tidak sama dengan yang berlaku dalam sistem parlementer.
"Saya akan berada di luar sebagai penyeimbang. Dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu!" ujar Megawati.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam agenda BPIP di Jakarta, Senin (10/8/2026). Ia meminta publik memahami sistem pemerintahan presidensial sebelum memberikan label oposisi terhadap posisi politik PDIP.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
