Ralat Omongan Hasto Soal PDIP Gak Bisa Duet dengan PKS-Demokrat, Masinton Pasaribu Kena Sanksi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya akan memberikan sanksi kepada Masinton Pasaribu. Hal itu lantaran Masinton dinilai berbicara di luar tanggung jawabnya saat mengomentari kemungkinan PDIP akan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.

"Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan. Sebelumnya, Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto kepada wartawan di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6).

Baca Juga: Sindir Anies yang Undang Tukang Bakso, Demokrat Balas Sekjen PDIP: Kok Dia yang 'Mencret'?

Hasto menegaskan setiap kader PDIP harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya. "Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," lanjutnya.

Politikus asal Yogyakarta itu menegaskan PDIP sulit membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat. "Sehingga itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa membangun kerja sama, ada yang berbeda," ujar Hasto.

Hasto juga menjelaskan sulit bagi partainya untuk berkoalisi dengan PKS yang berada di luar pemerintahan. Dia juga menyebutkan saat banyak kritik dari PKS terhadap Pemerintahan Jokowi. Hasto juga menjelaskan hal itu sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan yang merupakan bagian dari check and balance dalam demokrasi.

"Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada (kerja sama dengan, red) pihak-pihak yang terus menyerang Pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan (seperti PKS, red)," jelasnya.

Terkait kerja sama dengan Demokrat, Hasto menjelaskan aspek historis di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, PDIP juga melihat apa yang dilakukan selama Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat.

"Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega dengan zaman Pak SBY," tuturnya.

Dia juga menyebutkan pada masa Pemerintahan SBY banyak ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi yang terjadi. "Ini menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia," beber Hasto.

Dia menegaskan bahwa kerja sama politik itu penting, tetapi tetap harus melihat ideologi, platform, dan historis. "Sikap PDIP ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan, tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas," pungkasnya.

Sebelumnya, Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut ucapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang tak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS di Pemilu 2024 merupakan pernyataan pribadi.

"Yang disampaikan Pak Sekjen secara pribadi," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Jumat (24/6).

Menurut Masinton, pernyataan Hasto itu merupakan aspirasi dari kader PDIP di akar rumput atau kepengurusan di bawah Dewan Pimpinan Pusat (DPP). "Yang disampaikan Pak Sekjen kan fenomena di bawah aja. Dalam kerja sama politik kan semuanya dengan mana saja ya mungkin aja," kata dia.

Dia menyebut PDIP saat ini masih melakukan penjajakan kerja sama atau koalisi dengan semua partai, termasuk dengan Demokrat.