Pegang Presidensi G20, Jokowi Berperan Besar Damaikan Rusia-Ukraina

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berperan cukup besar untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina yang tengah berkonflik. Posisi sebagai Presidensi G20 membuat Jokowi memiliki kekuatan besar dalam melakukan diplomasi, baik untuk misi perdamaian, ekonomi, energi, kesehatan maupun pangan.

Hal itu disampaikan oleh Pengamat Pertahanan dan Militer Robi Sugara. Apalagi, Indonesia menganut kebijakan politik luar negeri berupa non-blok.

Baca Juga: Alhamdulillah! Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Indonesia Bersyukur, Pasalnya...

"Saat ini Jokowi punya kepentingan yang terdekat adalah pergelaran G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia, di mana kita menjadi presidennya. Segala upaya yang dilakukan oleh Jokowi saat ini dalam hubungan diplomatiknya lewat para diplomat itu tentu untuk yang sukseskan acara G20," ujar Robi, Kamis (7/7/2022).

Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut, Jokowi turut mengundang Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk menghadiri acara pertemuan puncak G20 di Bali. Robi berharap ada titik temu jika kedua pemimpin itu bisa hadir dan melakukan dialog untuk mengakhiri perang.

"Saya sih pengennya ditingkatkan. Setelah target acara G20 sukses diadakan di Indonesia, intensitasnya dalam berhubungan dengan Rusia dan Ukraina itu juga saya kira ditingkatkan, kalau perlu menggalang banyak sekali dukungan," ucapnya.

Menurut Robi, pemerintah bisa memanfaatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk merumuskan langkah-langkah dan strategi menciptakan perdamaian kedua negara tersebut. "Saya kira bisa lewat BRIN sebagai core-nya. Ke depan harus ditingkatkan komunikasinya hubungan diplomasinya antara Rusia dan Ukraina secara khusus. Saya kira fokus membincang soal perdamaian," ulasnya.

Perdamaian, kata Robi, juga perlu melibatkan peran masyarakat sipil dan komunitas lintas agama yang turut menjadi korban dari perang yang terjadi.

"Sebagaimana Indonesia pernah melakukan di berbagai negara Afganistan dan di Filipina kemudian di beberapa negara, Lebanon itu peran masyarakat sipil jika misalkan di situ melibatkan beberapa komunitas agama karena akan selalu bersentuhan peperangan tersebut," sambungnya.

Baca Juga: Rusia Girang Boris Johnson Mundur, Zelenskyy: Kami Sedih

Robi turut mengapresiasi apa yang telah diupayakan oleh Presiden Jokowi sebagai langkah awal untuk menciptakan perdamaian dunia sebagai amanat konstitusi negara. "Ini baru permulaan, tapi kita harus apresiasi ya, harus kita dorong karena saya kira perang itu apapun itu alasannya, saya kira tidak bisa dibenarkan karena korbannya adalah masyarakat sipil," bebernya.

Sebagai bentuk keseriusan Presiden Jokowi menjadi juru damai dunia, Robi mendorong agar Presiden Jokowi memasukkan dalam road map perdamaian untuk melibatkan kelompok keagamaan atau komunitas agama.

Selain itu, Jokowi juga bisa mengambil inspirasi dari apa yang dulu pernah dilakukan Soekarno ketika ada gejolak luar biasa antara timur dan barat. Presiden pertama Indonesia itu membuat gerakan non-blok di Bandung. Yakni, Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika tahun 1955, merupakan negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan saat itu baru saja memperoleh kemerdekaan.

Pada konteks sekarang, yang bisa dilakukan Jokowi adalah dengan memfasilitasi ruang dialog tokoh-tokoh dunia dari berbagai latar belakang agama untuk sama-sama menyerukan perdamaian dunia.

"Saya kira (Jokowi) bisa fasilitasi misalkan para tokoh pimpinan tokoh agama itu di seluruh dunia. tokoh agama dari misalnya Al-Azhar di Mesir, Vatikan kemudian Kristen Ortodok kemudian Yahudi di Israel berbagai kelompok Budha Hindu itu mereka bahas masalah perdamaian. Kalau kelompok agama yang berbicara itu kan dia unsur-unsur politiknya itu kan tidak ini ya jadi agama yang tersisa ini kan saya kira adalah kebaikan, kasih sayang dan perdamaian," tukasnya.