Tanggapan Santai Ahyudin Eks Presiden ACT Soal Dugaan Penyelewengan Dana yang Naik ke Penyidikan: Saya Kira...

Satu nama yang cukup mendapat sorotan tajam terkit heboh dugaan penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah eks presiden mereka yakni Ahyudin. 

Bahkan yang cukup menghebohkan adalah dugaan Ahyudin menyelewengkan dana bantuan dari Boeing kepada korban kecelakaan Lion Air.

Berjalannya waktu, ternyata kasus dugaan penyelewengan dana bantuan kepada ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) naik ke tahap penyidikan.

Terkait hal ini, mantan Presiden ACT Ahyudin menanggapinya dengan santai.

"Ya, saya kira tanggapannya baik aja, toh juga mengikuti aja enggak ada juga Boeing komplain kan? Enggak ada lah, belum ada pelaporan dari Boeing bahwa program ini bermasalah, enggak ada," kata dia di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/7/22).

Bahkan saat ditanya ketika dirinya dijadikan tersangka, Ahyudin masih menanggapinya dengan santai. 

Baca Juga: Yang Kemarin Taruhan Alphard soal Anies Baswedan Mohon Buka Kuping Lebar-lebar, Taufik Tegas: Dulu Bilang Ahok Menang, Eh Kalah!

"Ya risiko lah hadapi aja proses hukum," lanjut dia. 

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menduga lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) menggunakan bantuan dari Boeing untuk korban korban kecelakaan Lion Air JT-610 sebesar Rp138 Miliar demi keuntungan pribadi.

Diketahui, peristiwa jatuhnya Lion Air JT-610 terjadi pada tahun 2018 silam. Saat itu, Ahyudin menjadi President ACT dan Ibnu Khajar menjadi ketua pengurus. 

Baca Juga: Halo Bonge dkk "SCBD" Lainnya, Wakilnya Mas Anies Baswedan Kasih Pesan Penting Nih: Hati-hati Copet!

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan Ahyudin dan Ibnu tidak memberitahu kepada pihak ahli waris terhadap besaran dana sosial/CSR yang mereka dapatkan dari pihak Boeing serta pengunaan dana sosial itu.

"(Ahyudin dan Ibnu) diduga melakukan penyimpangan sebagian dana social/CSR dari pihak Boeing tersebut untuk kepentingan pribadi masing-masing berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi," tutur Ramadhan kepada wartawan, Sabtu (9/7/2022).