PDIP Sebut Kebijakan Anies Baswedan Ubah Nama Jalan Prematur: Di Google Maps Belum Berubah

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dinilai tidak matang dalam membuat kebijakan perubahan sejumlah nama jalan di Ibu Kota. Kebijakan tersebut bahkan mendapat protes dari sejumlah warga yang terdampak.

Dengan alasan itu, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritisi kebijkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu. Selain itu, dia menyebut, bukti ketidakmatangan kebijakan itu terlihat dari belum berubahnya nama jalan di aplikasi peta dan penunjuk jalan digital, Google Maps.

Baca Juga: Usaha Pemprov DKI Jakarta Terkait Pemisahan Tempat Duduk, Dikomentari Mazdjo Loyalis Ganjar Pranowo, Anies Lagi Disalahin…

"Perubahan nama jalan itu, ternyata di Google Maps belum berubah juga. Misalkan, sekarang nama Jalan Raya Pondok Gede menjadi Jalan Haji Bokir bin Dji'un. Ternyata saat dicari, hasilnya tidak keluar," ujar Gembong saat dihubungi, Kamis (14/7/2022).

Google Maps disebutnya juga sudah menjadi andalan masyarakat. Seharusnya, Pemprov DKI disebutnya sudah berkoordinasi dengan pihak Google untuk menyesuaikan nama jalan.

"Begitu perubahan nama, secara otomatis harus berubah di Google Maps-nya. Kenapa itu tidak terjadi? Berarti kan koordinasi tidak berjalan," kata Gembong.

Karena itu, Komisi A saat ini juga berencana membuat Panitia Khusus (Pansus). Apalagi Gubernur Anies Baswedan kembali berencana membuat kebijakan serupa lagi.

"Maka, supaya ke depan tidak bermasalah, kami bentuk pansus. Pansus ini untuk mengurai masalahnya. Contoh paling sederhana, kalau sampai hari ini saja Google Maps belum berubah, lalu bagaimana kalau nanti tambah jalan lagi yang diubah?" katanya.