Perdana Menteri Kosong, Partai Berkuasa Malah Tunjuk Ranil Wickremesinghe Gantikan Rajapaksa

Ranil Wickremesinghe, yang saat ini menjabat sebagai presiden sementara, akan dicalonkan oleh partai yang berkuasa di negara. Hal ini terjadi setelah parlemen Sri Lanka akan memilih presiden baru pekan depan, usai mundurnya Gotabaya Rajapaksa.

"Kami telah memutuskan untuk mendukung Ranil Wickremesinghe sebagai calon presiden kami," kata Sekretaris Jenderal Podujana Peramuna Sri Lanka (SLPP) Sagara Kariyawasam pada Jumat (15/7/2022), dilansir dari Reuters.

Baca Juga: Indonesia Perlu Mengambil Pelajaran dari Situasi Sri Lanka

Sebelumnya di hari yang sama, Wickremesinghe dilantik sebagai penjabat presiden untuk menggantikan Rajapaksa. Ia disumpah di hadapan Ketua Hakim Jayantha Jayasuriya.

Suksesinya otomatis sesuai dengan konstitusi Sri Lanka. Namun, banyak demonstran memandangnya sebagai kroni pemerintahan Rajapaksa, sehingga mereka juga menginginkannya hengkang.

Sementara itu, parlemen akan rapat kembali pada Sabtu (16/7/2022) untuk pengumuman resmi pemilihan presiden. Pemungutan suara untuk presiden baru pun ditetapkan akan digelar pada 20 Juli.

Sementara itu, calon presiden dari pihak oposisi adalah Sajith Premadasa, sedangkan calon kuda hitamnya adalah Dullas Alahapperuma, anggota parlemen senior.

Setelah dilantik sebagai penjabat presiden, Wickremesinghe berjanji akan mengikuti proses konstitusional serta menegakkan hukum dan ketertiban di negara Asia Selatan tersebut.

Ia juga berjanji mulai menempuh cara untuk meningkatkan wewenang parlemen dan mengurangi wewenang presiden, seperti yang dituntut oleh para demonstran.

Aksi protes jalanan atas krisis ekonomi membara di Sri Lanka selama berbulan-bulan, kemudian memuncak akhir pekan lalu.

Saat itu, ratusan ribu orang mengambil alih gedung-gedung pemerintah di Kolombo. Mereka menyalahkan keluarga Rajapaksa dan sekutunya atas inflasi yang tak terkendali, kelangkaan sembako, dan korupsi.

Negara berpenduduk 22 juta jiwa itu hampir kehabisan dolar untuk impor dan telah gagal membayar pinjaman luar negeri. Inflasi utama mencapai 54,6 persen bulan lalu dan bank sentral memperingatkan potensi naik menjadi 70 persen dalam beberapa bulan mendatang.

Sri Lanka sendiri telah memulai diskusi awal dengan Dana Moneter Internasional soal potensi pinjaman bailout. Namun, pembicaraan itu terganggu oleh kekacauan terbaru pemerintah.