Wakil Ketua Partai Garuda Heran Pembenci Jokowi Serampangan Anggap Sri Lanka sama dengan Indonesia

Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi geleng-geleng kepala mendengarkan argumen para pembenci pemerintah yang beralasan mengingatkan pemerintah Indonesia agar berhati-hati jangan sampai pemerintahan jatuh seperti yang dialami Sri Lanka.

Teddy menilai peringatan yang sebenarnya adalah mengumbar rasa kebencian itu tak lebih dari igauan kosong yang tak punya dasar. Jelas-jelas antara Sri Lanka dan Indonesia jauh berbeda eskalasi politiknya.

"Dinasti politik di Srilanka, di mana Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan itu kakak beradik. Saudara mereka jadi Menteri Transportasi, anaknya Perdana Menteri jadi Menteri Pertanian. Selain masalah ekonomi, ini salah satu hal yang menyebabkan Presiden diminta turun," kata Teddy Gusnaidi dalam keterangan persnya.

"Konyolnya, ada yang menyamakan dinasti politik di Sri Lanka dengan para pejabat yang ada hubungan darah di Indonesia. Hal yang dicari-cari oleh para badut politik. Demi memuaskan hawa nafsu, mereka samakan antara demokrasi dengan dinasti politik," tambahnya.

Ia menyebut bahwa kompetisi dalam demokrasi itu wajar adanya, terkecuali jika menduduki jabatan tertentu hanya didasarkan hubungan darah semata.

"Anak Presiden menjadi kepala daerah, anak kepala daerah menjadi anggota DPR/DPRD, apakah itu dinasti politik? Jika itu dinasti politik, artinya UUD 45 disalahkan karena berdasarkan pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan," terangnya.

"Belum lagi berdasarkan UU HAM, bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara. Apakah para badut politik mau katakan bahwa UUD 45 dan UU HAM mengarahkan untuk dinasti politik," tandasnya.

Ia pun meminta para pembenci pemerintahan Jokowi agar bisa membedakan apa itu sistem dinasti politik dan sistem demokrasi.

"Kebencian merasuki mereka sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan mana dinasti politik dan mana yang namanya Demokrasi," pungkasnya.