Penerimaan Siswa ABK di Sekolah Umum Dinilai Hanya Jargon, DPRD DKI Minta Pemprov Lakukan Ini

Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema Albertus memaparkan bahwa sejauh ini, dia mengamati bahwa sekolah yang menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), memiliki tenaga pengajar yang kurang kompeten.

Doni menilai, penerimaan ABK di sekolah hanya sekadar menunjukkan citra baik lembaga. Padahal, kata Doni, lembaga pendidikan tersebut sebenarnya tidak memiliki guru yang kompeten dan tidak dipersiapkan untuk mengajar para ABK.

Baca Juga: Kisah Kosim Penyandang Disabilitas, Dapat Bantuan Motor Roda Tiga dari Kemensos

"Ini hanya menjadi macan kertas, menjadi jargon dan pencitraan, sementara sekolah negeri gurunya tidak dipersiapkan. Sehingga ABK tidak terlayani dengan baik. Jadi penunjukan sebagai sekolah inklusi tidak bermakna," kata Doni, Selasa (19/7/2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut, Doni berharap pembahasan dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bisa mengeluarkan rekomendasi yang adil guna meningkatkan kualitas pengajar ABK.

Dia juga meminta agar Pansus DPRD DKI membuat aturan khusus mulai dari anggaran pelatihan, sampai sanksi bagi sekolah yang tidak taat pada program pengajaran ABK.

Baca Juga: Akui Kebijakan Zonasi PPDB Tuai Polemik, Wagub Ariza: Selalu Ada Saja Warga yang Tidak Puas!

"Maka semua sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA harus mempersiapkan agar ABK bisa diterima. Harus ada ketersediaan anggaran. Guru dipersiapkan minimal satu untuk meng-handle ABK," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus Pendidikan DPRD DKI Merry Hotma memaparkan bahwa akan meminta semua sekolah negeri di Ibu Kota menetapkan status inklusi. Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan untuk menyamarkan perlakuan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus.