Akui Kebijakan Zonasi PPDB Tuai Polemik, Wagub Ariza: Selalu Ada Saja Warga yang Tidak Puas!

Menanggapi ramainya keluhan warga mengenai proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai rumit sebab adanya peraturan zonasi, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut bahwa polemik ini sudah terjadi sejak awal pemberlakuan sistemnya di tahun 2020 lalu.

"Ya, memang sejak pemberlakuan PPDB 2020 kita kan selalu ada saja warga yang tidak puas," kata Riza saat diwawancarai, Selasa (12/7/2022).

Baca Juga: PPDB SMP Kota Depok Dibuka Besok, Berikut Syaratnya

Riza menilai, sejauh PPDB berjalan, kualitas sekolah negeri di Jakarta menjadi semakin baik dan peminatnya semakin banyak. Dari bertambahnya jumlah peminat tersebut, Riza mengatakan pihaknya mengatur PPDB dengan beberapa kriteria.

Meski begitu, Riza mengatakan bahwa jumlah sekolah negeri yang ada di wilayah DKI Jakarta sangat terbatas. Dengan demikian, kata Riza, diharapkan warga bisa memilih sekolah swasta sebagai alternatifnya.

"Kemudian memang sekolah negeri Jakarta ini Alhamdulillah semakin baik kualitasnya dan peminatnya semakin banyak. Padahal jumlahnya terbatas. Untuk itu, kami mengatur terkait PPDB dengan beberapa kriteria, di antaranya ada presentasi terkait diterimanya atau tidak berdasarkan prestasi, berdasarkan zona atau lingkungan, berdasarkan jumlah prestasi non akademik," katanya.

Baca Juga: Sebut Keterisian Kamar Pasien Covid-19 Naik, Wagub Ariza: Insyaallah Fasilitas DKI Tidak Bermasalah

Dalam evaluasi sistem PPDB di tiga tahun terakhir, Riza mengungkapkan bahwa aturan tersebut justru meningkatkan kualitas sekolah dan juga kualitas para peserta didiknya.

Dia juga menilai bahwa kebijakan PPDB adalah langkah yang sesungguhnya baik. Kendati demikian, dia mengakui bahwa banyak pula masyarakat yang belum puas terkait sistem tersebut.

"Saya kira ini kebijakan yang sesungguhnya baik. Namun demikian kalau masih ada yang belum puas, kecewa, kita sendiri akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan evaluasi," jelasnya.