Kuota Segera Habis, Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran Wajib Dilakukan

Komaidi menilai, rencana untuk melakukan mengandalkan pembatasan pembeli Pertalite maupun Solar melalui revisi Perpres dengan menggunakan aplikasi digital tetap akan sulit menahan jebolnya volume BBM subsidi tahun ini jika mekanisme penyaluran subsidi tetap ke barang.

"Tentu kalau efektif 100% sulit dilakukan (pengaturan pembatasan BBM Subsidi). Namun ini upaya yg bisa dilakukan untuk meminimalkan dampak saja sifatnya. Memang idealnya subsidinya langsung bukan ke barang.Sepanjang masih ke barang kebocoran akan tetap ada," ungkap Komaidi.

Menurut dia, “bola panas” saat ini memang di pemerintah. Pengaturan subsidi tepat sasaran bisa saja diperuntukan untuk roda dua atau kendaraan pelat nomor kuning. Namun pelaksanaan di lapangan pasti tidak akan mudah. Untuk itu peran serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk atasi kekuranagan kuota BBM bersubsidi ini.

"Kalau mau sederhana misalnya hanya roda dua dan plat kuning yang disubsidi. Namun tentu mudah secara teknis tidaklah muda dari perspektif pemerintah karena ada hal-hal yang perlu diperhitungkan sehingga memang diperlukan kesadaran dari para pihak, terutama dari kita semua yang sudah berdaya beli," jelas Komaidi

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade, mengatakan kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini yakni sebesar 23,05 juta Kiloliter hanya bertahan sampai September 2022. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengendalian dan penambahan kuota guna mengatasi hal tersebut.

Konsumsi BBM jenis Pertalite tahun ini diproyeksikan akan mencapai 28 juta KL. Sementara kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini hanya 23,05 juta Kiloliter dan diprediksi hanya bertahan sampai September 2022.

Dampak dari menipisnya kuota BBM jenis Pertalite ini sudah mulai terasa. Masyarakat di berbagai daerah mengeluh kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite di SPBU. Kondisi itu seperti terpantau di Sumatera Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kota Banda Aceh, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, hingga Cianjur, Jawa Barat.

Menurut Andre perlu upaya pengendalian dan penambahan kuota guna mengatasi hal tersebut. Dia mendorong pemerintah segera duduk bersama pihak terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Pertamina dan BPH Migas untuk membicarakan penambahan kuota BBM jenis Pertalite.

"Jika kuota tidak ditambah pada tahun ini, kuota Pertalite hanya cukup hingga September mendatang. Pemerintah harus bergerak cepat. Semua pihak terkait harus duduk bersama mencari solusi permasalahan ini. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi," kata Andre.