Jokowi Ngeluh Subsidi Energi Bengkak, Saran Pengamat: Lakukan Kebijakan yang Komprehensif!

Kebijakan kedua adalah dengan melakukan pembatasan terhadap konsusmsi BBM bersubsidi dan menetapkan penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Maka dari itu, Fahmy menilai inisiatif yang dilakukan oleh Pertamina dengan melakukan pendataan sudah seharusnya dihentikan dan digantikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden melalui revisi Perpres.

"Mypertamina batalkan saja, buat Perpresnya dengan menyatakan sepeda motor dan kendaraan umum," ungkapnya.

Kebijakan selanjutnya adalah dengan menghapuskan BBM jenis Premium di pasar. Fahmy menilai meskipun sudah dibatasi di luar Jawa, Madura, dan Bali, namun jumlahnya masih cukup besar.

"Impor kontennya cukup besar dan impor subsidinya cukup besar. Kalau dihapus kan mengurangi beban, subsidi akan berkurang, devisa impornya akan berkurang. Pemerintah sudah berulang kali mewacanakan untuk menghapus BBM Premium, tapi sampai sekarang tidak punya nyali untuk menghapus Premium," jelasnya.

Lanjutnya, jika pemerintah tidak hanya mengeluh dan mengambil kebijakan yang komprehensif, maka diperkirakan akan mampu memangkas beban subisidi BBM yang tidaklah sedikit jumlahnya.

"Kalau ketiganya dilakukan secara komprehensif saya yakin penurunan subsidi akan sangat besar dari Rp500 triliun, barangkali tinggal Rp200 triliun," tutupnya.