Realisasi Perlindungan Sosial Hingga Juli 2022 Terkontraksi 6,2%, Ini Kata Sri Mulyani!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi perlindungan sosial (perlinsos) hingga Juli 2022 terlah terserap Rp217,3 triliun, atau realisasi ini mengalami kontraksi 6,2 persen (year on year/yoy).

"Realisasi ini mengalami kontraksi karena karakter bantuan sosialnya berbeda. Pertengahan tahun lalu Indonesia dihadapkan dengan varian delta Covid-19, yang akhirnya mengguncang perekonomian," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Agustus 2022, Kamis (11/8/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani: APBN Tak Bisa Angkat Seluruh Beban Ekonomi, Butuh Kerja Sama Seluruh Masyarakat

Menurutnya, karena saat ini angka penularan Covid-19 berangsur turun atau lebih rendah, maka realisasinya pun ikut menurun. Selain itu, aktivitas masyarakat juga sudah menjadi jauh lebih baik.

Realisasi pada tahun ini, ia melanjutkan, sedikit lebih kecil dari realisasi tahun lalu yang berada di angka Rp231,7 atau alami kontraksi 6,2 persen. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan karakter program bansos.

"Dari realisasi Rp104,8 triliun tersebut disalurkan Rp76 triliun untuk bantuan Covid-19, dan Rp141,4 triliun untuk bantuan nonCovid-19," tutur Sri Mulyani.

Lebih lanjut, realisasi bantuan nonCovid-19 saat ini malah jauh lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. "Jika tahun lalu hanya sebesar Rp 139,3 triliun, tahun ini meningkat menjadi Rp 141,4 triliun," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Minta Ketahanan APBN 2023 Diuji Hadapi Risiko Global

Hal ini terjadi karena pemerintah terus melakukan penebalan atau memberikan bantalan sosial, baik dalam bentuk Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan lainnya. Menurutnya, bantuan tersebut akan terus ditingkatkan demi menjaga masyarakat. 

Sri Mulyani memaparkan realisasi perlinsos yang terkontraksi 6,2 persen yoy ini di antaranya dipengaruhi, pertama, karena terlambatnya penyaluran bansos PKH tahap III dan Kartu Sembako bulan Juni dan Juli di Kementerian Sosial. "Ini terjadi karena belum selesainya proses perubahan susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK)," ujarnya.

Kedua, peningkatan realisasi subsidi LPG 3 kg mencapai Rp55,1 triliun (2021 Rp30,96 triliun), dan ketiga, peningkatan penyaluran BLT Desa mencapai Rp15,4 triliun (2021 Rp9,3 triliun).