Demi Jaga Kondisi Ekonomi di Tengah Tekanan Sektor Keuangan, Pemerintah Dinilai Bisa Ambil Langkah Ini

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa sebanyak 800 juta jiwa penduduk dunia terancam kelaparan, sementara itu beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan bakal mencapai Rp502 triliun.

Guna menjaga kondisi perekonomian di Indonesia yang masih dibayangi oleh ketidakpastian dan banyak negara sedang menghadapi tekanan di sektor keuangan, Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Pansus BLBI) DPD RI berharap agar pemerintah penghentian pembayaran subsidi bunga obligasi rekap ex Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurutnya, pemerintah harus menghapus mata anggaran yang tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti pembayaran subsidi bunga obligasi rekap BLBI.

Baca Juga: Ancaman Kelaparan Melanda Dunia, Presiden Jokowi Bersukur Indonesia Mampu Kendalikan Situasi Sulit

“Sejak dahulu, saya menyerukan agar setop pembayaran subsidi bunga obligasi rekap ex BLBI. Ini anggaran yang tidak produktif.  Alihkan anggaran itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucap Hardjuno, dalam siaran pers yang dikirim melalui surat elektronik, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Lebih lanjut Hardjuno mengatakan, apabila pajak masyarakat terus dibiarkan untuk membayar subsidi bunga obligasi rekap hingga tahun 2023, maka langkah pemerintah ini dinilai kirang tepat, karena nilai pembayarannya mencapai Rp4.000 triliun.

Baca Juga: Upaya Pemerintah Buru Aset BLBI Dianggap Gagal, Pengamat: Ini Perampokan Besar pada Uang Negara!

Dirinya pun berharap agar Nota Keuangan 2023 yang akan dibacakan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2022 memuat laporan penghentian pembayaran subsidi bunga obligasi rekap ex Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Makanya, saya meminta pemerintah untuk berani dan katakan stop dan hentikan pembayaran bunga subsidi obligasi rekap ex BLBI,” pungkasnya.