Pidato Jokowi Dikritik dan Dibilang Kelewat Normatif

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR terkesan normatif.

Jokowi misalnya, hanya menyampaikan pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus dijamin.

"Pernyataan seperti itu sudah diatur mulai dari UUD hingga UU. Jokowi hanya mengulang apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan," kata Jamil kepada Warta Ekonomi.

Padahal, lanjut Jamil, dalam sidang tahunan MPR idealnya presiden menyampaikan capaian yang detail terkait pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi di Indonesia satu tahun terakhir. Begitu juga capaian terkait hak perempusn dan kelompok marjinal.

"Selain capaian, idealnya presiden juga menyampaikan apa saja yang akan dilakukan pada satu tahun ke depan," tambahnya.

Dengan begitu masyarakat akan mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi serta hak perempuan dan kelompok marjinal.

"Dengan pidato seperti itu, masyarakat tentunya tidak tahu arah prioritas pembangunan yang ingin dicapai pada satu tahun ke depan. Hal itu dapat membuat masyarakat apatis terhadap rencana pembangunan pemerintah. Karena itu, jangan salahkan kalau masyarakat tidak responsif terhadap pembangunan yang akan dilakukan pemerintah satu tahun ke depan," tutupnya.