Anies Baswedan Bakal Ditentang Keras Mencalonkan Diri di Pilpres 2024, Rocky Gerung: Tidak Respect Kepada Potensi Orang

Menjelang pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 sejumlah koalisi nampaknya sudah dibentuk dengan tujuan tertentu. Belakangan ini beredar kabar bahwa Anies Baswedan akan dijegal dan tidak boleh menjadi Capres. 

Jika melihat hasil survei dari Poltracking Indonesia yang memaparkan elektabilitas nama-nama yang potensial sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.

Nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan menempati urutan tiga teratas 10 nama potensial Capres 2024 berdasarkan hasil survei.

Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Siap Bayarin Tumpengan Saat Anies Baswedan Berhenti Jadi Gubernur: Siapa yang Mau Ikut Rayakan?

Elektabilitas delapan nama lainnya berada di bawah 10 persen, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (4,7 persen), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (3,9 persen), dan Menteri BUMN Erick Thohir (2,8 persen). 

Selanjutnya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (2,4 persen), Ketua DPR Puan Maharani (2,2 persen), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (2,2 persen), dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (1,7 persen).

Melihat banyaknya isu penjegalan terhadap majunya Anies sebagai Capres 2024, Rocky Gerung melalui youtube channelnya yang dilansir pada Rabu (31/08/22) mengatakan bahwa cara-cara administrasi akan banyak dilakukan agar Gubernur DKI Jakarta itu tidak tampil.

Baca Juga: Ada yang Halangi Anies Baswedan Jadi Capres 2024, Hensat: Makanya, Cepetan Deklarasi!

“Bisa kita bayangkan, Anies berusaha tampil sederhana. Tidak ada partai. Tapi kekuatan dia berada pada kapasitas intelektualnya dan prestasi dia yang diperlihatkan di DKI. Tetapi konspirasi kekuasaan tidak menginginkan Anies,” ungkap Rocky. 

“Jangan jegal di depan dong. Memang PKS dan Demokrat membaca itu sehingga makin jelas kalau mau menjegal Anies itu,” tambahnya. 

Menurutnya penjegalan Anies tidak selalu soal duit, ini soal administrasi itu juga bisa dibawa ke KPK. Misalkan pembukuan kurang rapi, atau ada satu unsur yang belum dimasukan. Kalo cacat administrasi, pasti dibawa ke KPK. 

Ia juga merasa cacat administrasi bisa digunakan untuk menjegal seseorang dan itu adalah salah satu buruknya kekuasaan di Indonesia. 

Baca Juga: Ada yang Halangi Anies Baswedan Jadi Capres 2024, Hensat: Makanya, Cepetan Deklarasi!

“Jadi Presiden awalnya akan bilang, silahkan maju silahkan maju. Tapi di akhir hanya satu, yang dia setujui saja kendati punya masalah tetap diagung-agungkan. Masalah kita disitu, ketiadaan respect terhadap potensi seseorang” ungkap Rocky.