Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Buntut Kasus Sambo, Jokowi Perlu Revisi UU Kepolisian! Begini Kata Pengamat

Buntut Kasus Sambo, Jokowi Perlu Revisi UU Kepolisian! Begini Kata Pengamat Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo (tengah) berjalan keluar ruangan usai mengikuti sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/8/2022) dini hari. Pimpinan sidang KKEP yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri memutuskan bahwa Ferdy Sambo disanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri selain itu juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari atas kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. | Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Munculnya kasus pembunuhan Brigadir J yang diduga didalangi oleh mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, telah membuat dampak besar bagi Polri. Karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta melakukan revisi UU Kepolisian.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti. Dirinya juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan DPR, khususnya Komisi III, untuk membantu Presiden Jokowi.

Baca Juga: Jalani Uji Poligraf, Anak Buah Ferdy Sambo yang Terlibat Pembunuhan Brigadir J Dinyatakan...

Menurut Ray, revisi itu perlu dilakukan guna membenahi persoalan internal di kepolisian yang dirusak oleh munculnya kasus Sambo.

"Persoalan internal kepolisian kita itu tidak bisa dibenahi dengan sekadar pendekatan kasus. Harus menyeluruh," ujar Ray kepada GenPI.co, Senin (5/9/2022).

Dirinya menyarankan revisi UU Kepolisian tersebut lantaran Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sempat menyinggung Sambo sebagai bos mafia. Bahkan, sebelumnya Taufan juga menduga Sambo berpotensi bebas dari kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

"Pembenahan itu harus dimulai dari desain sistem kepolisian kita di negara demokratis. Wajah kepolisian kita tidak akan berubah kalau begini terus," ungkapnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: