Airlangga Hartarto Hadiri IPEF, Pakar: Momentum Diplomasi Politik dan Ekonomi

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan upaya pemerintah untuk menarik investasi dan mempromosikan potensi kerja sama ekonomi adalah kewajaran yang patut dilakukan. "Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Menko adalah sebuah kewajaran. Sesuatu yang normatif sekali. Semua pejabat apalagi Menko Perekonomian memang harus menyampaikan ajakan itu," ujarnya.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan masuknya modal asing untuk memajukan perekonomian dalam negeri, sebagaimana negara-negara lain. Piter menegaskan tidak ada negara di dunia ini bisa maju tanpa adanya modal asing. Bahwa upaya pemerintah itu sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang tengah berupaya memulihkan diri usai pandemi covid-19 dan memajukan perekonomian.

"Jadi, ajakan ini sangat relevan dengan kondisi indonesia saat ini yang membutuhkan modal asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan," ujarnya.

Menko Perekonomian Airlangga juga mempromosikan omnibus law UU Cipta Kerja sebagai upaya Indonesia mendorong reformasi struktural dan meminta dukungan AS terkait masalah pangan terutama impor kedelai dari AS.

Terkait hal itu, Piter mengatakan ketidakstabilan kondisi global sangat berpengaruh terhadap pasokan pangan. Di sisi lain, Indonesia masih melakukan impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga kestabilan impor kedelai sangat berpengaruh terhadap harga pangan di dalam negeri.

"Saya kira juga sangat strategis di tengah kondisi gejolak harga pangan saat ini. Pemerintah harus memastikan impor pangan dalam hal ini kedelai tidak terganggu sehingga pasokan kedelai di dalam negeri tercukupi dan harga pangan yang menggunakan kedelai bisa stabil," pungkasnya.