Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah saat ini, bertujuan untuk mengurangi subsidi yang menjadi beban APBN dan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Kendati begitu, penyesuaian harga BBM berpotensi pada naiknya harga kebutuhan pokok, peningkatan inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Menurutnya, inflasi Kota Depok pada Agustus 2021 hingga Agustus 2022 sebesar 5,30% dan diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi 7%.
“Semoga tidak terjadi. Kelompok yang terdampak lebih besar pada kelompok masyarakat miskin, UMKM, pekerja, dunia transportasi, dan lain-lain,” katanya, Senin (12/09/22).
Dikatakan Idris, sebagai penanganan dampak penyesuaian BBM, pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan. Misalnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk kelompok sasaran warga miskin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial.
“Pemerintah juga telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,” jelasnya.
Untuk Kota Depok, lanjut dia pihaknya juga akan menjalan empat poin penanganan dampak penyesuaian harga BBM. Pertama, dengan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) serta Intervensi bantuan sosial sebesar Rp.150.000 selama tiga bulan untuk 1.000 sasaran Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS), 500 sasaran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta 500 sasaran disabilitas dan lansia.
Selain itu, juga sedang direncanakan untuk penyedia layanan transportasi, terutama sopir dan ojek, serta kelompok sasaran lainnya.“Kedua, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggulirkan operasi pasar murah di beberapa titik dimana banyak warga miskin,” tuturnya.
Baca Juga: Harga BBM Berdampak ke Inflasi, Opsi Pasar Murah Efektif?
Ketiga, sambung Mohammad Idris, ada pula beberapa kegiatan pemberdayaan, di antaranya pembinaan wirausaha baru (WUB), start up, dan perempuan pengusaha, pembinaan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), beragam pelatihan ketenagakerjaan, urban farming untuk ketahanan pangan keluarga, dan lain-lain, yang bisa diakses oleh warga.
“Keempat atau yang terakhir, menggerakan kembali program D’SABER atau Depok Sedekah Bersama,” tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar
Tag Terkait: