Wacana Duet Prabowo dan Jokowi Digelorakan, Reaksi Gerindra Tak Terduga: Kan Sudah Jelas...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menyoroti tentang Joko Widodo yang diisukan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto di pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang, Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman menyebut bahwa kemungkinan tersebut bisa saja terjadi.

Habib mengatakan bahwa isu tersebut dipertegas melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, Habib menyebutkan bahwa duet tersebut memungkinkan dalam konteks politik Indonesia.

Baca Juga: Klaim Serangan Belum Tembus Rahasia Negara Tapi Jokowi Bentuk Tim Khusus Ngurusin Bjorka, Rocky Gerung: Kecemasan Berlangsung!

"Kalau kemungkinan ya ada saja, dan secara konstitusi kan dipertegas oleh MK. Tanpa putusan MK juga kan sudah jelas, bisa. Kalau secara konstitusi memungkinkan tapi dalam konteks politik," kata Habib pada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (14/9/22).

Kendati demikian, Habib menyebut bahwa keputusan calon wakil presiden bukan menjadi kewenangannya, tetapi kewenangan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra. "Itu bukan kewenangan saya, kewenangan ada di Pak Prabowo, Ketua Partai Gerindra," katanya.

Lebih lanjut, Habib menyebut bahwa pihaknya belum memutuskan calon wakil presiden yang akan diusung partainya. Dia juga menyebut bahwa pihaknya akan mengumumkan pendamping Prabowo Subianto di waktu yang tepat.

"Sedang dalam proses, ya. Pada saatnya akan diumumkan," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut bahwa seseorang yang telah menjabat sebagai presiden dua periode, bisa kembali mengikuti Pilpres di 2024 mendatang.

Keikutsertaan seorang yang pernah menjabat sebagai presiden dua periode, kata Fajar, bisa mengikuti Pilpres dengan menempati posisi calon wakil presiden. Dia juga menyebut, posisi tersebut tidak melanggar aturan juga tidak ada peraturan yang melarangnya.

Baca Juga: Fadli Zon Soal Kabar Sandiaga Mau Nyapres: Kalau Soal Capres Gerindra Kompak Dorong Prabowo

"Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya," katanya.