Azwar Anas Targetkan Mal Pelayanan Publik Hadir di Seluruh Indonesia pada 2024

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertekad menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia.

Tak hanya tempat terintegrasi dengan banyak layanan, MPP juga akan dikembangkan agar bisa beradaptasi dengan iklim digital. “Tentunya akan kita kembangkan juga MPP ini menjadi MPP Digital,” ujar Menteri Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, kemarin.

Ia mengutarakan pihaknya terus mendorong agar kemudahan MPP dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Hingga pertengahan September 2022, telah berdiri 67 MPP di berbagai kabupaten dan kota.

Dengan adanya MPP, masyarakat bisa menyelesaikan banyak urusan atau perizinan dalam satu tempat.

“Warga tidak lagi pindah dari kantor ke kantor untuk mengurus berbagai layanan. MPP menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melakukan transformasi birokrasi, khususnya dalam area pelayanan publik,”tegasnya.

Selain itu, menurut mantan Bupati Banyuwangi ini MPP bisa mengubah wajah birokrasi yang usang menjadi birokrasi yang lebih modern dan tak berbelit. Hal ini didukung dengan proses yang mudah dan alur birokrasi yang ringkas karena terpusat dan terkoordinasi dalam satu sistem yang sama.

Baca Juga: ESDM: Penghapusan Daya Listrik 450 VA Perlu Pengkajian

Beberapa daerah bahkan membangun MPP dengan fasilitas drive thru untuk mempercepat pelayanan kepada warga. Sementara itu Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menjelaskan, ada 10 MPP yang rencananya akan diresmikan hingga akhir Oktober 2022.

“Dalam waktu dekat rencananya ada MPP Kota Sawahlunto dan MPP Kabupaten Purworejo yang akan segera diresmikan,” ungkapnya. Delapan MPP lain yang rencananya akan diresmikan adalah MPP Kab. Belu; MPP Kota Yogyakarta; MPP Kota Tasikmalaya; MPP Kab. Kuningan; MPP Kab. Purbalingga; MPP Kota Kendari; MPP Kabupaten Barito Kuala; dan MPP Kabupaten Sumenep.

“Kita berharap MPP dapat berdiri di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2024,”pungkasnya.