Demokrat Heran PDIP Bisa Kelonjotan Soal Penjegalan, Padahal SBY Tak Tuduh Megawati Maupun Jokowi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra merasa aneh dengan respons dari PDI Perjuangan yang terusik dengan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait adanya upaya penjegalan di Pemilu 2024.

Dirinya mengatakan SBY tak menuduh siapapun dalam pidato yang sifatnya tertutup dan hanya disampaikan kepada kader partainya tersebut.

Baca Juga: Debat Panas Bandingkan Hasil Kinerja Jokowi dan SBY, Akhirnya Terungkap Siapa Pemenangnya!

"Yang disampaikan Pak SBY itu bukan terkait dengan potensi kecurangan, tetapi lebih kepada potensi ketidakadilan. Jadi masih dibedakan nih kecurangan dan ketidakadilan gitu, dan kami tidak menyebut pemerintah atau satu sosok tertentu," ujar Herzaky kepada wartawan, Ahad (18/9/2022).

Pidato SBY juga merupakan harapan dari Partai Demokrat agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak diikuti oleh dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Tujuannya untuk mencegah polarisasi di masyarakat.

"Kami juga terus berupaya agar tidak hanya dua pasangan calon, mengapa dua pasangan calon? Kita tahu akibatnya 2014-2016 polarisasi yang luar biasa. Nah kita tidak mau ini terjadi gitu ya kita ingin ada peluang yang lebih besar buat semua, mau tiga sama empat ya silakan saja," jelas Herzaky.

Sekali lagi disampaikan Herzaky, SBY tidak menuduh pemerintah curang menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pidato tersebut merupakan komitmen Partai Demokrat demi menghadirkan demokrasi di Indonesia yang lebih baik. "Mari kita jaga Pemilu 2024, kita wujudkan nih bisa menjadi demokrasi yang benar-benar sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat," ujar Herzaky.

Baca Juga: Loyalis Megawati Tak Percaya Adanya Upaya Penjegalan, Anak Buah AHY Ingatkan Kecurangan Harun Masiku

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mempertanyakan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai pemilihan umum (Pemilu) 2024 bisa berjalan tak adil dan tidak jujur. Seharusnya, SBY melaporkan indikasi tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan malah menyampaikannya di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat.